Wajo — Pemerintah Kabupaten Wajo meningkatkan pengawasan terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Langkah tegas ini muncul karena banyak pihak mulai khawatir akan adanya penerima bantuan yang ikut bermain judi online.
Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSP2KBP3A) Wajo, Iriyanti, menegaskan sikap keras pemerintah terhadap pelanggaran tersebut. “Kami tidak menoleransi penerima bantuan yang terlibat judi online. Siapa pun yang terbukti bermain, langsung kehilangan hak bantuannya tanpa peringatan,” ujarnya di Kantor DINSOSP2KBP3A, pada Kamis (9/10).
Menurut Iriyanti, sistem data penerima bantuan kini terhubung langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Sistem itu memantau transaksi keuangan secara otomatis, termasuk aktivitas mencurigakan seperti judi online. Bila satu anggota keluarga tertangkap melakukan transaksi ilegal, seluruh keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) langsung masuk daftar hitam.
Ia menjelaskan, pemerintah desa dan kelurahan mengusulkan data penerima bantuan kepada pendamping PKH. Pendamping kemudian meninjau rumah calon penerima untuk menilai kelayakan bantuan. “Kami menggunakan aplikasi Siks-NG milik Kemensos untuk menentukan siapa yang layak menerima. Dinas sosial hanya bertugas memverifikasi dan mengawasi agar prosesnya transparan,” kata Iriyanti.
Kabupaten Wajo memiliki 19.488 penerima bantuan PKH dan 26.614 penerima bantuan sembako dalam bentuk uang tunai. Kepala Seksi Data dan Informasi Bansos, Jahran, menyebut 29 pendamping PKH dan 14 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi online.
“Pendamping aktif turun ke kecamatan untuk memberi pemahaman kepada warga. Kami belum menemukan satu pun penerima bantuan yang bermain judi online,” ujar Jahran.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga tujuan utama program bantuan sosial, yakni membantu keluarga miskin agar lebih mandiri dan sejahtera. “Kami ingin warga memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk hal yang merusak,” tegas Iriyanti.
Komentar