Bone – Polisi mempercepat penyelidikan terhadap kericuhan dalam demonstrasi penolakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi menegaskan, aparat menemukan indikasi kuat bahwa kelompok anarko menunggangi aksi tersebut untuk memicu kekacauan.
Sugeng menjelaskan, kelompok anarko memanfaatkan ketidakpuasan warga terhadap kebijakan penyesuaian tarif PBB-P2. Mereka hadir bukan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, melainkan untuk mengacaukan situasi. Dari temuan itu, polisi mulai menelusuri para provokator yang memicu bentrokan antara demonstran dan aparat.
“Aksi penolakan kenaikan PBB-P2 berubah ricuh setelah kelompok anarko menyusup ke dalam barisan massa. Mereka mengarahkan situasi menuju bentrok,” kata Sugeng dalam konferensi pers, Jumat (22/8).
Untuk mengungkap dalang kericuhan, penyidik mengumpulkan berbagai bukti lapangan. Polisi menyita sejumlah ponsel dari demonstran yang diamankan dan menelusuri isi percakapan, instruksi, serta rekaman aktivitas di dalamnya. Dari data digital itu, penyidik berupaya mengidentifikasi siapa yang mengatur jalannya provokasi.
Sugeng menekankan bahwa penyelidikan tidak berhenti pada keterangan saksi. Aparat juga menelusuri jejak digital untuk memperkuat bukti. “Kami fokus mengungkap siapa sebenarnya dalang dari aksi anarko ini,” ujarnya.
Kericuhan sendiri pecah pada Selasa (19/8/2025) di depan Kantor Bupati Bone. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone turun ke jalan sejak siang. Aksi awalnya berlangsung damai, namun situasi memanas setelah dialog dengan pemerintah daerah menemui jalan buntu. Ketegangan meningkat, hingga bentrokan tidak terhindarkan.
Dalam kondisi kacau itu, polisi mengamankan 62 demonstran untuk menjalani pemeriksaan. Setelah pendataan dan klarifikasi, aparat memulangkan mereka ke rumah masing-masing dengan pengawasan orang tua.
Menutup pernyataannya, Sugeng menegaskan komitmen aparat dalam menindak tegas para provokator. Ia juga mengajak masyarakat tetap menyuarakan aspirasi secara damai tanpa terpengaruh kelompok luar. “Kami ingin aspirasi masyarakat tersampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan kericuhan,” tegasnya.
Komentar