Bone – Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memanas di halaman Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (14/8/2025). Massa aksi dan aparat keamanan sempat terlibat saling dorong setelah Bupati Bone tak kunjung menemui mereka.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 16.23 Wita ketika massa memaksa masuk ke kantor bupati. Sebelumnya, demonstran sudah membakar ban bekas dan bergantian berorasi sejak pukul 16.00 Wita. Koordinator lapangan Taufiqurrahman menilai pemerintah daerah mengabaikan tuntutan mereka. “Kami merasa dipermainkan karena tidak ada pejabat yang menemui kami sesuai janji awal,” ujarnya.
Sekitar pukul 19.51 Wita, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin akhirnya hadir bersama Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budhi dan Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus. Kehadirannya langsung menyedot perhatian massa yang sejak sore menunggu.
Di hadapan demonstran, Andi Akmal menegaskan tidak ada kenaikan PBB-P2 seperti yang beredar. Menurutnya, penyesuaian hanya terjadi pada nilai jual objek pajak (NJOP) berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bone terkait zona nilai tanah (ZNT). “Kenaikan hingga 300% itu tidak benar. Jangan terprovokasi isu hoaks,” tegasnya.
Ia juga memaparkan kondisi keuangan daerah yang tengah defisit akibat utang Rp 300 miliar warisan pemerintahan sebelumnya. “Kami butuh penyesuaian NJOP untuk menata kembali keuangan daerah,” jelasnya.
Meski Wabup sudah memberikan klarifikasi, sebagian massa tetap menyuarakan penolakan. Mereka menilai kenaikan NJOP akan berdampak langsung pada beban pajak warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang belakangan marak di Bone terkait kebijakan pajak daerah. Aparat keamanan memperketat penjagaan hingga aksi berakhir untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Komentar