Bulukumba — Bawaslu Kabupaten Bulukumba memperkuat demokrasi substantif di tingkat lokal dengan menggelar konsolidasi demokrasi melalui fasilitasi penguatan kelembagaan. Kegiatan ini berlangsung di Sma Resort Bira Beach, Rabu (6/8/2025).
Sejumlah tokoh penting menghadiri acara tersebut, termasuk Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Jihad. Turut hadir pula unsur Forkopimda Kabupaten Bulukumba, perwakilan partai politik, akademisi, pegiat pemilu, organisasi masyarakat, dan media.
Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar, menegaskan pentingnya memperkuat peran kelembagaan penyelenggara pemilu meskipun tahun 2025 tidak terdapat tahapan pemilu atau pemilihan.
“Meski tanpa tahapan, eksistensi Bawaslu dalam menjaga demokrasi harus tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” jelas Bakri.
“Kegiatan ini menjadi ruang menerima saran dan masukan dari masyarakat demi perbaikan pengawasan ke depan.”
Momen Strategis untuk Pendidikan Politik
Dalam kesempatan itu, Daud Kahal yang mewakili Bupati Bulukumba memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Bawaslu. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini menunjukkan upaya serius untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola lembaga pengawas pemilu.
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, memandang bahwa masa tanpa tahapan seperti sekarang adalah waktu terbaik untuk memperkuat fondasi demokrasi.
“Penguatan kelembagaan ini penting agar Bawaslu bisa terus aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Saiful.
“Saya titip pesan kepada Pak Taufan Pawe agar semangat ini juga digaungkan di tingkat nasional.”
Tanggapan positif datang dari Taufan Pawe. Legislator asal Sulsel itu menyambut baik inisiatif Bawaslu dan menegaskan pentingnya memperluas kewenangan lembaga pengawas pemilu.
“Pemilu adalah instrumen utama demokrasi. Maka, Bawaslu harus diberikan kewenangan lebih luas demi menciptakan pemilu yang berintegritas,” tegas Taufan.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan pemilu sebelumnya seperti politik uang dan ijazah palsu yang semakin memperkuat urgensi penguatan.
“Isu mengembalikan Bawaslu ke model ad-hoc merupakan kemunduran besar. Kita harus memperkuat, bukan mengecilkan lembaga ini,” katanya.
Kegiatan konsolidasi ini menjadi wadah penting bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Bulukumba.
Semangat kolaboratif yang dibangun diharapkan mampu mendorong penguatan kelembagaan pengawas pemilu tidak hanya di daerah, tetapi juga secara nasional.
Turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut adalah akademisi Azry Yusuf serta pegiat pemilu Attahahriah Nas, yang memberikan perspektif kritis dan mendalam dalam merumuskan langkah penguatan kelembagaan ke depan.
Komentar