Bantaeng – Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy atau yang akrab disapa Uji Nurdin, kembali menuai pujian dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bantaeng. Meskipun tidak berlatar belakang birokrasi, kepedulian dan terobosannya dalam urusan pelayanan publik dinilai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pegawai.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah percepatan proses Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pembayaran gaji, yang kini bisa tetap diproses meski jatuh pada hari libur. Kebijakan ini secara langsung memberi kepastian bagi ASN terkait waktu pencairan gaji dan tunjangan, bahkan jika tanggal 1 atau 15 jatuh pada akhir pekan. “Ini memang terobosan sederhana, tapi luar biasa dampaknya. TPP sekarang bisa diproses meski hari Minggu. Kami tidak perlu lagi menunggu hari kerja untuk gajian,” ungkap Ulfah, salah satu ASN Pemkab Bantaeng, Minggu (15/6).
Ia menambahkan, kepastian pembayaran gaji di tanggal 1 dan TPP di tanggal 15 menjadi semangat baru bagi ASN dalam meningkatkan kinerja mereka. Menurut Ulfah, hal seperti ini belum pernah dilakukan secara konsisten oleh pemerintahan sebelumnya.
Asriani, ASN lainnya, mengakui bahwa meski Bupati Uji Nurdin bukan berasal dari kalangan birokrat, kepeduliannya terhadap ritme kerja pegawai sangat terasa. “Pak Bupati memang bukan mantan birokrat, tapi beliau paham betul apa yang dibutuhkan bawahannya. Langkah-langkahnya cepat dan solutif,” ujar Asriani.
Kebijakan ini juga dinilai sebagai bentuk efisiensi administrasi dan respons terhadap kebutuhan internal pemerintahan. Bagi banyak ASN, kebijakan ini bukan hanya soal keuangan, tapi juga menciptakan budaya kerja profesional dan termotivasi. “Alhamdulillah, sekarang bisa gajian tepat waktu meski hari libur. Ini benar-benar membantu. Sudah lama kami tidak merasakan pelayanan sebaik ini,” tambahnya.
Sejak menjabat, Bupati Uji Nurdin memang dikenal sebagai pemimpin yang mendorong percepatan pelayanan publik berbasis teknologi serta mengedepankan kedisiplinan dan kepekaan terhadap keluhan pegawai maupun masyarakat. Ia bahkan kerap turun langsung memantau kinerja perangkat daerah di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pelayanan publik tak selalu harus datang dari pengalaman birokrasi, tapi dari komitmen nyata untuk hadir dan memberi solusi di tengah masyarakat dan jajaran pemerintahan. <spl>
Komentar