Parepare – DPRD Kota Parepare menindak lanjuti lonjakan harga beras dengan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog Parepare pada awal Juli 2025. Langkah tersebut muncul sebagai reaksi cepat terhadap keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan akibat harga beras yang menembus di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), (09/07).
Stok Beras Menumpuk, Tapi Tak Mengalir ke Pasar
Dalam sidak itu, DPRD Kota Parepare mendapati tumpukan beras mencapai 105.000 ton di gudang Bulog. Namun, beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum juga masuk ke pasar. Kepala Bulog Parepare, Mohammad Junaedy, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bisa mendistribusikan stok tersebut.
Karena distribusi belum berjalan, stok yang besar tersebut belum berdampak pada harga di lapangan. Sebaliknya, harga terus melambung, mempersulit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Keluhan Warga dan Pedagang
Pedagang di Pasar Lakessi mengungkapkan bahwa mereka membeli beras dari tengkulak dengan harga mahal. Akibatnya, mereka harus menjual kembali dengan harga tinggi kepada konsumen. Sementara itu, banyak warga yang sebelumnya membeli beras per karung, kini hanya mampu membeli per liter karena keterbatasan daya beli.
DPRD Kota Parepare mencatat bahwa situasi ini semakin memperparah kondisi ekonomi warga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, mereka menilai perlunya langkah konkret untuk segera menstabilkan harga.
DPRD Kota Parepare Desak Pemerintah dan Bulog Bergerak
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, mendesak Bulog segera menggelar operasi pasar agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 12.500 per kilogram. Ia juga menuntut Bapanas segera mengeluarkan surat tugas agar Bulog bisa menyalurkan SPHP tanpa hambatan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Parepare, Muhammad Idris, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat ke Bapanas sejak Mei. Namun hingga kini, surat penugasan resmi belum diterima Bulog. Situasi tersebut menciptakan kebuntuan distribusi yang perlu segera diurai.
DPRD Parepare Serukan Kolaborasi Semua Pihak
Akhirnya, DPRD Kota Parepare mengimbau semua pihak Bulog, pemerintah daerah, dan pusat untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini. Jika distribusi SPHP berjalan dengan baik, harga di pasar dapat segera turun, dan masyarakat kembali memperoleh akses terhadap pangan pokok dengan harga wajar.
Komentar