Bone – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone semakin memanas. Rapat paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 pada Senin (18/8/2025) menghadirkan dinamika politik panas ketika hanya satu anggota DPRD berani menolak kebijakan tersebut, yakni Andi Adil Fadli Lura dari Fraksi PKB.
Sebanyak 28 legislator hadir dari total 45 anggota DPRD Bone. Mayoritas fraksi mendukung pengesahan RPJMD, tetapi Andi Fadli memilih berdiri di jalur berbeda. Ia menyampaikan interupsi dan menegaskan penolakannya terhadap rencana kenaikan PBB-P2 yang masuk dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, rakyat belum siap menanggung tambahan beban di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh. Ia menilai pemerintah daerah perlu mendahulukan sosialisasi dan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. “Ketika PAD naik lewat sektor pajak, rakyat langsung merasakan dampaknya. Saat ini banyak pemuda bahkan di tingkat kecamatan mulai bersuara menolak kebijakan itu,” ucapnya.
Fadli juga mengingatkan instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menekankan penundaan serta peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2. Ia menilai keputusan tergesa-gesa hanya menambah keresahan publik. “Pemerintah sebaiknya bertahap dalam sosialisasi. Kalau memang mendesak, kenaikan bisa diberlakukan tahun depan, bukan sekarang,” tambahnya.
Sikap tegas politisi PKB ini langsung menyita perhatian karena ia berdiri sendirian melawan arus mayoritas. Keberpihakan kepada rakyat membuat banyak pihak memberikan apresiasi, apalagi isu PBB-P2 sudah memicu gelombang protes yang semakin meluas.
Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap gerakan penolakan terus menguat. Posko utama Aliansi Rakyat Bone Bersatu di Jalan Ahmad Yani kini dipadati logistik sumbangan. Warga membawa air mineral, mie instan, kopi, hingga makanan ringan secara bergantian. Koordinator aliansi, Andi Miftahul Amri, menegaskan bahwa antusiasme masyarakat menunjukkan penolakan PBB-P2 lahir dari kesadaran publik, bukan sekadar gerakan mahasiswa.
Komentar