Selayar – Program Aksi Stop Stunting 2025 yang menjadi gagasan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan slogan “Mari Atasi Stunting Menuju Indonesia Sehat” terus berjalan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, implementasi di lapangan masih menimbulkan catatan penting terkait higienitas, kesesuaian menu, serta mekanisme distribusi makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil.
Pada pemantauan, Senin (18/08/2025), sejumlah persoalan muncul. Menu makanan yang sudah terjadwal ternyata berbeda dengan menu yang terbagikan oleh penyedia. Porsi makanan berkurang, sementara transportasi distribusi menggunakan mobil bak terbuka hanya tertutup terpal plastik. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas gizi serta kebersihan makanan.
Seorang ibu penerima manfaat bahkan menuturkan kesulitannya saat memberikan makanan kepada anak.
“Begini Pak, makanan yang di berikan belum bisa tercerna anak saya. Ini menu untuk usia dua tahun, sementara anak saya masih di bawah itu. Jadi saya bawa pulang untuk saya masak ulang sampai lebih lembek,” jelasnya, Rabu (13/08/2025).
Babinsa Bontobangun yang hadir dalam pengawasan menegaskan pentingnya pemisahan menu berdasarkan usia anak. Menurutnya, bayi di bawah satu tahun membutuhkan olahan khusus agar tujuan program benar-benar tepat sasaran.
Menu Perlu Evaluasi
Kegiatan pemantauan berlangsung di Rumah Gizi Nekara, Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu. Acara tersebut menghadirkan kader Posyandu, Tim Pendamping Gizi Daerah (TPGD), serta TP PKK setempat. Sebanyak 30 anak dan 2 ibu hamil menerima manfaat, namun kendala tetap ditemukan.
Masalah serupa juga muncul di 20 rumah gizi lain. Melalui grup WhatsApp Aksi Stop Stunting, orang tua penerima manfaat dan petugas pendamping melaporkan keluhan, mulai dari ketidaksesuaian menu, pengurangan porsi, hingga penyimpanan makanan yang dinilai kurang higienis.
Dapur penyedia PMT berlokasi di Dusun Pariangan, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, sebelum makanan didistribusikan ke berbagai rumah gizi. Mekanisme ini dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat agar kualitas tetap terjaga.
Program Stop Stunting sejatinya menjadi bagian dari strategi pemerintah provinsi menekan angka stunting. Berdasarkan data SSGI 2023, prevalensi stunting Sulawesi Selatan masih 27,4 persen, jauh dari target nasional 14 persen pada 2024.
Meski program ini lahir dari semangat mempercepat penurunan stunting, berbagai temuan di lapangan menegaskan perlunya evaluasi. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan harus memastikan standar higienitas, ketepatan gizi, serta distribusi berjalan baik agar misi Menuju Indonesia Sehat benar-benar tercapai di Kepulauan Selayar.
Komentar