Takalar – Polres Takalar menetapkan dua anggota DPRD, Israwati dan Sri Reski Ulandari, sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan berbeda. Keputusan ini tertuang dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta, pada (22/10/2025).
Langkah penetapan status hukum terhadap kedua legislator itu menimbulkan perhatian publik, mengingat keduanya berasal dari partai besar. Israwati merupakan kader Partai Gerindra, sementara Sri Reski Ulandari merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hingga berita ini tersusun, AKP Hatta belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus tersebut.
Israwati terlaporkan atas dugaan penggelapan uang hasil keuntungan jual beli sapi milik seorang pengusaha. Sementara itu, Sri Reski Ulandari terseret kasus penggelapan modal usaha kerja sama jual beli solar yang diblaporkan oleh seorang pelapor bernama Hakim Akbar.
Penetapan Tersangka Legislator
Kedua legislator perempuan tersebut memberikan tanggapan berbeda atas status tersangka yang melekat pada mereka. Israwati belum banyak memberikan komentar, hanya membalas singkat saat dikonfirmasi. “Sebentar saya chatki,” ujarnya singkat melalui pesan singkat.
Berbeda dengan Israwati, Sri Reski Ulandari dengan tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap ia tidak tepat. Ia menegaskan bahwa yang terlibat dalam urusan bisnis solar tersebut adalah mantan suaminya, Herman. “Yang melakukan itu bukan saya, tapi mantan suami saya. Pelapor mungkin salah paham, insyaallah akan ada jalan terbaik,” ungkap Sri yang juga menjabat sebagai kader PKB Takalar.
Menanggapi kasus tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Takalar, Syamsuddin Serang, mengaku pihaknya masih memantau perkembangan hukum dan akan membahasnya bersama anggota BK lainnya. Ia menilai persoalan ini masih dalam ranah partai masing-masing.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Takalar, Indar Jaya, menyebut akan segera berkoordinasi dengan pengurus partai di tingkat provinsi dan pusat. “Kami akan melakukan persuratan resmi ke DPD dan DPP sebagai laporan terkait masalah ini,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PKB Sulawesi Selatan, Haekal, menegaskan bahwa penanganan kasus kader partai akan putus melalui Mahkamah Partai. “Mekanismenya memang melalui mahkamah partai, dan kami menunggu hasil resmi dari sana,” katanya.
Kasus yang menjerat dua legislator perempuan ini menambah daftar panjang persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik di daerah. Publik kini menunggu tindak lanjut kepolisian serta sikap partai terhadap kadernya yang tersandung perkara hukum.
Komentar