Makassar — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) menyerukan aksi bertajuk “Kembalikan Marwah UNM” di depan Gedung Menara Phinisi, Jalan A.P. Pettarani, pada Rabu (5/11/2025).
Presiden BEM UNM, Syamry, menegaskan bahwa aksi ini menjadi bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi yang menunjuk Pelaksana Harian (PLH) Rektor UNM. Ia menilai keputusan itu hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. “Keputusan ini seperti parasetamol meredakan gejala, bukan menyembuhkan penyakit,” tegas Syamry.
Menurut Syamry, langkah kementrian tersebut diambil tanpa transparansi dan akuntabilitas. Ia mendesak pihak kampus dan kementerian membuka hasil pemeriksaan kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menyeret nama pimpinan UNM. “Kami ingin kejelasan. Apakah kasus ini terbukti atau tidak? Jangan biarkan publik menebak-nebak,” katanya.
Ia juga menyoroti lambannya respons Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Polda Sulawesi Selatan dalam menangani laporan dugaan kekerasan itu. Syamry menyebut BEM UNM akan terus mengawal kasus hingga tuntas dan transparan di hadapan publik. “Kami tidak akan berhenti sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya,” ujarnya.
Sorotan terhadap Penunjukan Prof. Farideh
Syamry menilai penunjukan Prof. Farideh sebagai PLH Rektor tidak otomatis menjamin kampus bersih dari kekerasan seksual. “Rekam jejak beliau sebagai mantan Ketua Satgas PPKS memang baik, tapi itu tidak berarti kampus sudah steril dari praktik kekerasan. Kami butuh bukti, bukan sekadar jabatan,” tuturnya.
Dalam tuntutannya, BEM UNM mendorong revitalisasi Satgas PPKS agar bekerja sesuai dengan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024. Proses pembentukannya, menurut Syamry, harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua elemen kampus. “Satgas harus transparan, independen, dan berpihak pada korban, bukan pada kekuasaan,” jelasnya.
Syamry menegaskan bahwa aksi “Kembalikan Marwah UNM” murni memperjuangkan nilai moral kampus, bukan kepentingan politik. “Kami sudah bersurat ke Inspektorat Jenderal, Polda Sulsel, dan Komisi Informasi Sulsel sejak September. Jadi kalau ada yang bilang ini politis, itu tidak benar,” katanya menutup pernyataan.
Komentar