Makassar – Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi pada Senin (1/9/2025). Massa yang diperkirakan mencapai 600 orang berkumpul di Gunung Sari UNM pukul 14.00 WITA, lalu bergerak ke Jalan A.P. Pettarani hingga Flyover Makassar sebagai titik aksi utama. Dengan tajuk “Rebut Kedaulatan Rakyat”, para mahasiswa menyoroti isu besar yang menyangkut kepentingan bangsa.
Tuntutan Mahasiswa: Rebut Kedaulatan Rakyat
Presiden BEM UNM, Syamri, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar respons spontan terhadap kondisi politik, melainkan berakar pada persoalan mendasar bangsa. Ia menyatakan bahwa gelombang demonstrasi mahasiswa bersama masyarakat sipil, praktisi, dan akademisi bertujuan menelusuri serta menuntut penegakan undang-undang yang berpihak pada rakyat.
“Undang-undang perampasan aset harus segera sah agar aparat hukum bisa menindak tegas pejabat korup. Negara jangan lagi menampilkan wajah kolonial yang melukai rakyat. Itulah semangat dari Rebut Kedaulatan Rakyat yang kami usung hari ini,” tegas Syamri dalam orasi.
Ia juga menilai praktik korupsi di tubuh DPR dan pejabat negara terus menggerus kepercayaan publik. Syamri menuntut evaluasi menyeluruh terhadap anggota legislatif yang melegitimasi kebijakan tidak pro-rakyat. Ia bahkan mendesak agar aparat hukum segera memecat pejabat yang terlibat praktik kotor.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Makassar mengusung isu pencabutan Undang-Undang TNI demi menegakkan supremasi sipil. Syamri mengingatkan bahwa kelompok elit politik berupaya melegitimasi darurat militer, padahal langkah tersebut berpotensi mengkhianati semangat Reformasi 1998. “Kami ingin negara menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Pemerintah jangan kembali menjalankan pola represif,” ujarnya.
Dalam wawancara, Syamri juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menolak kenaikan tunjangan DPR dan perjalanan dinas luar negeri. Ia menilai langkah itu belum cukup menjawab tuntutan mahasiswa. “Pernyataan tersebut sama sekali tidak mengakomodir tuntutan masyarakat sipil terkait reformasi kepolisian, keterwakilan rakyat di DPR, maupun evaluasi proyek strategis nasional yang merugikan masyarakat,” jelasnya.
Dengan tajuk “Rebut Kedaulatan Rakyat”, Syamri menegaskan bahwa mahasiswa menjadikan aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap rezim yang gagal merepresentasikan rakyat. Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu-isu kerakyatan bersama masyarakat luas.
Komentar