Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menegaskan komitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Takalar, Pattallassang, Selasa (25/11/2025). Wakil Bupati Hengky Yasin hadir mewakili Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menjawab sorotan sejumlah fraksi terkait target PAD 2026. Rapat oleh Ketua DPRD Muhammad Rijal tepat pukul 11.10 Wita.
Hengky membacakan penjelasan Bupati yang menegaskan bahwa PAD Takalar mengalami peningkatan setiap tahun. Ia menyebut realisasi pendapatan tahun ini sudah mencapai 94,7 persen. “Dengan mengikuti daerah-daerah yang telah berhasil melakukan inovasi pendapatan daerah yang dapat di implementasikan sesuai kondisi daerah kita,” ucap Hengky saat membacakan pernyataan Daeng Manye.
Menurutnya, masih ada kebocoran PAD dan beberapa sumber pendapatan belum tergarap maksimal. Pemerintah berencana memperkuat pengawasan serta memaksimalkan seluruh potensi pendapatan.
Hengky menegaskan tekad itu dengan menyatakan, “Pemerintah akan melakukan optimalisasi pengelolaan PAD dengan mencegah terjadinya kebocoran dan memaksimalkan segala potensi dari sumber-sumber PAD yang ada.”
Langkah Optimalisasi PAD Takalar
Strategi peningkatan PAD pada 2026 mencakup pemberian insentif bagi kolektor PAD di setiap SKPD agar kinerjanya lebih terukur. Selain itu, pemerintah akan menggandeng pihak ketiga untuk memperkuat proses penagihan.
“Kerja sama dengan berbagai pihak termasuk instansi vertikal akan berjalan untuk mempercepat penarikan sumber-sumber PAD,” lanjut Hengky yang saat itu tampil rapi dengan jas hitam dan dasi hijau.
Pemerintah juga menyiapkan digitalisasi layanan pembayaran, termasuk perluasan penggunaan QRIS, agar transaksi lebih transparan dan mudah dipantau. Langkah ini menjadi kunci mencegah kebocoran dan meningkatkan akurasi pencatatan pendapatan.
Sorotan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting rapat tersebut. Fraksi Gelora, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, dan Gerindra meminta pemerintah menunjukkan keseriusan agar kemandirian fiskal Takalar bisa tercapai. Ketua Fraksi Gelora Ahmad Sahid menegaskan, “Menyoroti ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pusat dan mandeknya PAD.”
Ketua Fraksi Golkar Mansyur Salam juga meminta kejelasan mengenai strategi 2026. “Meminta penjelasan mengenai upaya, strategi, dan instrumen seperti apa yang agar proyeksi PAD tahun 2026 dapat terealisasi 100 persen sehingga tidak mempengaruhi proyeksi belanja daerah,” ucapnya.
APBD Takalar 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,033 triliun yang terdiri dari pendapatan transfer Rp850 miliar, PAD Rp184 miliar, serta SiLPA Rp7,5 miliar. Sementara itu, belanja daerah diperkirakan sebesar Rp994 miliar dengan penerimaan pembiayaan Rp10 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp38 miliar.
Komentar