Takalar -Ketegangan politik di Takalar mencuat setelah dua legislator perempuan, Israwati dari Fraksi Gerindra dan Sri Reski Ulandari dari PKB, terseret kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Namun, kedua wakil rakyat tersebut kini menghirup udara bebas setelah DPRD Takalar secara resmi menjamin penangguhan penahanan mereka.
Ketua DPRD Takalar, M. Rijal, menegaskan bahwa lembaganya menjadi penjamin secara kelembagaan. Langkah ini ada setelah komunikasi intens antara pihak pelapor dan terlapor yang menunjukkan tanda-tanda penyelesaian damai. “Sudah ada kesepakatan awal antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan kekeluargaan,” ujar Rijal pada hari Sabtu (01/11/2025).
Menurutnya, penangguhan penahanan melalui kuasa hukum masing-masing terdakwa. DPRD Takalar berharap penyelesaian perkara dapat ditempuh lewat mekanisme restorative justice agar tidak menimbulkan gejolak politik yang berkepanjangan di internal pemerintahan daerah. “Kami hanya menjembatani proses hukum yang tetap berjalan. Prinsipnya, kedua pihak sepakat menempuh jalur damai,” tambahnya.
Restoratif Sebagai Jalan Tengah DPRD Takalar
Kapolsek Mappakasunggu, Iptu Sumarwan, membenarkan bahwa penahanan dua legislator tersebut telah tertunda. Meski begitu, ia memastikan proses hukum tidak berhenti. Penegakan hukum tetap berjalan sesuai prosedur, sambil menunggu hasil kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor.
Sebelumnya, Israwati dan Sri Reski Ulandari resmi sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda, namun dengan dugaan tindak pidana yang serupa, yakni penipuan dan penggelapan. Keduanya berada di Polsek Mappakasunggu sejak Senin malam, 27 Oktober 2025, setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta, membenarkan status hukum keduanya. “Keduanya telah kami periksa sebagai tersangka dan tertahan sesuai prosedur penyidikan,” ujarnya.
Keputusan DPRD Takalar untuk menjamin penangguhan penahanan menjadi bentuk tanggung jawab moral lembaga terhadap anggotanya, sembari tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Rijal menutup dengan harapan agar semua pihak mendukung langkah damai demi menjaga stabilitas politik dan citra lembaga legislatif Takalar.
Komentar