Jeneponto — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jeneponto Menggugat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Jeneponto pada Selasa (19/8/2025). Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap dugaan tidak adanya transparansi dalam proses penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Rais Aljihad selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan gerakan moral pemuda dalam mengisi kemerdekaan. “Demi mewujudkan Jeneponto Bahagia maka hari ini, di bawah terang cahaya matahari, kami segenap pemuda anak bangsa yang tergabung dalam barisan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jeneponto Menggugat melangsungkan gerakan damai dengan tagline gerakan kode etik, sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan bangsa,” ujarnya dalam orasi.
Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan transparansi. Mereka menyerukan agar pemerintah bertindak adil tanpa kepentingan politik. “Kami meminta Bupati Jeneponto untuk menjalankan penegakan hukum disiplin ASN secara terbuka dan tidak berpihak pada kelompok tertentu,” tambah Rais.
Transparansi ASN
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mendesak Bupati beserta tim kode etik agar menjunjung kejujuran, keadilan, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan. Mereka juga menegaskan komitmen untuk tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan prinsip hukum Pancasila serta UUD 1945.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Para peserta aksi menyampaikan aspirasi dengan penuh kedamaian, sehingga menjadi contoh gerakan demokrasi sehat di tingkat daerah.
Menariknya, aksi tersebut mendapat respons langsung dari Bupati Jeneponto, Paris Yasir. Ia menerima massa di ruang rapat Sekretariat Daerah dan mendengarkan aspirasi mereka. “Kami sangat menghargai aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Menggugat. Apa yang disuarakan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem penegakan disiplin ASN agar lebih transparan dan berkeadilan,” jelas Paris Yasir.
Aliansi berkomitmen mengawal proses tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bermartabat di Kabupaten Jeneponto. Mereka percaya, langkah ini akan menjadi pijakan penting menuju birokrasi yang lebih terbuka serta menjamin kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Komentar