Prancis – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, hadir dalam Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Nice, Prancis. Konferensi ini berlangsung hingga 13 Juni 2025 dan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai negara, termasuk diplomat, akademisi, perwakilan perusahaan, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia.
Amin tergabung dalam satu kelompok diskusi bersama perwakilan organisasi dari Belanda, Filipina, dan Maladewa. Ia hadir sebagai suara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, membawa pesan penting tentang keadilan laut dan perlindungan komunitas pesisir, termasuk perempuan dan anak muda yang kerap menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi sumber daya laut.
Dalam keterangannya, Amin menegaskan bahwa meskipun konservasi dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan merupakan hal yang penting, pemikiran dan praktik yang menempatkan keadilan sosial dan ekologis di garis depan jauh lebih mendesak untuk diwujudkan.
“Saya membawa pesan kuat dari timur Indonesia, dari Sulawesi Selatan tentang keadilan laut dan perlindungan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh PBB, pemerintah, akademisi, apalagi perusahaan,” ujarnya.
Menurut Amin, pendekatan pembangunan kelautan yang terlalu berorientasi pada ekstraksi dan pertumbuhan ekonomi sering kali mengorbankan hak hidup dan penghidupan nelayan tradisional, perempuan pesisir, serta ekosistem laut yang rapuh.
“Laut butuh pemulihan, saya setuju. Tapi keadilan bagi lingkungan dan masyarakat pesisir, perlindungan bagi penghidupan nelayan dan perempuan pesisir sangat-sangat penting. Ini yang harus kita bahas dan wujudkan,” tegasnya.
Pada hari terakhir konferensi, Muhammad Al Amin dijadwalkan menjadi pembicara dalam sesi yang membahas ekstraktivisme laut, keadilan lingkungan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pulau-pulau kecil. Dalam forum tersebut, ia akan menyampaikan realitas yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Indonesia akibat praktik industri besar seperti pertambangan bawah laut, reklamasi, dan ekspansi pariwisata eksploitatif.
Partisipasi Walhi Sulsel dalam Konferensi Laut PBB ini menjadi momen penting untuk mendorong agenda keadilan lingkungan laut dari perspektif Global Selatan. Hal ini juga menjadi peringatan bahwa konservasi laut tidak boleh hanya menjadi proyek elit, tetapi harus berpijak pada perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan keberlanjutan jangka panjang. <spl>
Komentar