Makassar – Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah sosok yang terbuka terhadap kritik, tetapi tetap teguh dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan strategis. Ia mengingatkan publik bahwa kritik dalam demokrasi adalah hal wajar, namun jangan sampai berubah menjadi tekanan yang mendikte kepala negara.
“Pak Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa didikte, tetapi beliau terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Itu esensi dari demokrasi yang dijalankan beliau,” ujar Idrus dalam keterangan persnya di Makassar, Sabtu (7/6).
Menurut Idrus, Prabowo telah menunjukkan karakter kepemimpinan yang inklusif dan dialogis sejak awal, dengan membuka ruang komunikasi bagi semua pihak, termasuk lawan politik di masa lalu. Prabowo dinilai tidak menutup diri terhadap kritik, tetapi tetap berpijak pada prinsip, rasionalitas, dan konstitusi dalam mengambil keputusan.
“Prabowo membuka ruang bicara dengan siapa saja. Ini mencerminkan karakter kepemimpinan inklusif yang berbasis pada gotong royong dan persatuan,” tambah Idrus.
Ia juga menyoroti kemampuan Prabowo dalam membaca peta politik nasional secara tajam. Berbekal pengalaman panjang di dunia militer dan politik, Prabowo dinilai paham betul siapa yang layak diberikan amanah, baik di kabinet maupun lembaga strategis seperti TNI dan Polri.
“Beliau tahu siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang berkhianat, dan siapa yang hanya sibuk memainkan opini tanpa kontribusi nyata,” katanya.
Idrus menilai bahwa desakan publik yang berlebihan—seperti tuntutan reshuffle kabinet atau pergantian Kapolri—berisiko melewati batas etika demokrasi. Kritik boleh disampaikan, namun keputusan tetap menjadi hak prerogatif Presiden.
“Itu bukan lagi kritik, tapi sudah masuk pada ranah mendikte. Saya yakin Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa ditekan. Beliau memimpin dengan kepala dingin dan orientasi pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah tokoh seperti Dasco yang menjembatani dialog dengan berbagai kelompok kritis. Menurut Idrus, komunikasi itu tidak mungkin berjalan tanpa sinyal atau restu dari Prabowo sendiri.
Lebih jauh, Idrus menekankan bahwa semua kebijakan Prabowo mengacu pada tiga pilar utama: menyelesaikan masalah rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, dan memberikan harapan masa depan. Jika ada pejabat yang tidak menunjukkan kinerja optimal, menurutnya, tak perlu ragu untuk diganti.
“Kalau tidak punya prestasi, ya akan diganti. Dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan segan-segan melakukannya,” tuturnya.
Idrus juga mengingatkan agar seluruh aspirasi masyarakat tetap disampaikan dalam koridor hukum dan komitmen kebangsaan. Demokrasi, menurutnya, bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan tetap tunduk pada konstitusi dan rasionalitas dalam bernegara.
“Pak Prabowo membuka ruang demokrasi, tetapi tetap dalam kendali hukum dan komitmen kebangsaan. Jangan sampai aspirasi dijadikan alat untuk mendikte Presiden,” pungkasnya. <spl>
Komentar