Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan aparat keamanan tidak boleh ragu menindak siapa pun yang melakukan aksi penjarahan rumah pejabat. Ia menyampaikan instruksi tersebut dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Sjafrie menuntut aparat memberikan tindakan tegas kepada setiap pelaku kriminal yang mengancam keselamatan pribadi maupun merusak harta benda. Ia berkata, “Petugas harus segera bertindak jika penjarahan terjadi, baik terhadap kediaman pejabat maupun fasilitas publik.” Oleh karena itu, ia memerintahkan aparat di semua daerah meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat patroli lapangan.
Penjarahan Rumah Pejabat Jadi Sorotan
Pernyataan Menhan muncul di tengah meningkatnya kasus penjarahan rumah pejabat serta kerusuhan di berbagai daerah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendampingi langsung dalam konferensi pers tersebut.
Selain itu, Sjafrie menekankan Polri dan TNI memegang mandat penuh untuk menjaga keamanan negara. Ia memerintahkan aparat menindak semua bentuk kerusuhan, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan rumah pejabat dengan langkah nyata. Terlebih lagi, ia menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) memantau setiap perkembangan di lapangan dan segera melaporkan kepada Presiden begitu muncul dinamika baru.
Latar Belakang Kerusuhan dan Penjarahan
Gelombang unjuk rasa mulai pada 25 Agustus 2025 ketika publik menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Aksi itu semakin memanas pada 28 Agustus setelah Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol), meninggal dunia karena mobil Brimob melindas dirinya di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik, terutama di kalangan pengemudi ojol. Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, hingga Makassar. Pada akhirnya, gelombang protes berkembang menjadi kerusuhan besar di banyak wilayah dan menimbulkan kerugian luas.
Aparat Siap Amankan Situasi
Kerusuhan yang menyertai demonstrasi mengakibatkan kerusakan berat. Massa membakar halte bus, merusak kantor polisi, serta menjarah fasilitas publik. Bahkan, massa juga membakar Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada Sabtu (30/8/2025).
Karena itu, pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kriminal. Aparat harus mengedepankan ketegasan demi melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas nasional. Lebih jauh lagi, Sjafrie mengingatkan aparat agar terus menegakkan keamanan publik tanpa kompromi.
Ia menutup konferensi pers dengan peringatan keras. “Aparat akan menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak kedaulatan negara. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Komentar