Toraja Utara — Kecurangan seleksi PPPK kembali mencuat di Kabupaten Toraja Utara. Banyak peserta menilai panitia menjalankan proses secara tidak transparan dan sarat manipulasi. Mereka menemukan sejumlah nama yang lolos seleksi meskipun tidak pernah bekerja di instansi pemerintah.
Salah satu kasus mencolok melibatkan seorang petugas rumah sakit swasta. Ia tetap mengikuti dan lulus seleksi, padahal tidak pernah menjadi tenaga honorer. Anehnya, ia menunjukkan Surat Keterangan (Suket) sebagai syarat seleksi.
Kecurangan Seleksi PPPK 132 Nama Lolos Tanpa Bukti Pengabdian
Peserta yang merasa dirugikan mengungkapkan data penting. Mereka mencatat 132 nama yang lolos tanpa prosedur yang jelas. Nama-nama tersebut tidak tercantum dalam daftar absensi, tidak menerima honor, dan tidak masuk dalam amprah gaji daerah.
Inspektorat turun langsung untuk memverifikasi data tersebut. Mereka menelusuri 40 nama dan menemukan bahwa 35 orang tidak pernah aktif sebagai honorer. Fakta ini memperkuat dugaan manipulasi dalam proses seleksi.
Peserta Prioritas Tersingkir, Nama Titipan Lolos
Eny, salah satu peserta prioritas R3, mengaku kecewa karena gagal lolos. Padahal, ia memenuhi seluruh syarat. Sementara itu, peserta yang tidak memiliki riwayat kerja justru berhasil masuk.
“Saya dan teman-teman sudah memenuhi semua kriteria. Tapi orang yang tidak pernah kerja di instansi pemerintah malah lolos,” ujar Eny saat ditemui di Rantepao.
Sementara itu, peserta terus berupaya mencari kejelasan. Mereka sudah menyampaikan keluhan ke BKPSDM, Sekda, bahkan hingga ke BKN pusat. Namun, mereka belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Dugaan Titipan Pejabat Muncul ke Permukaan
Peserta menemukan pola keterlibatan pejabat dalam proses seleksi. Beberapa nama yang lolos memiliki hubungan langsung dengan pejabat OPD. Akibatnya, muncul dugaan bahwa panitia menerima titipan dari kalangan internal pemerintahan.
Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mulai mendesak dilakukannya audit total. Mereka menilai kedatangan BKN pusat dalam rangka HUT ke-17 Toraja Utara menjadi kesempatan penting untuk membongkar dugaan kecurangan seleksi PPPK.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum mengeluarkan pernyataan resmi. Masyarakat dan peserta meminta agar pemerintah segera bersikap tegas dan terbuka terhadap semua temuan tersebut.
Oleh karena itu, peserta mendesak audit menyeluruh serta pelibatan lembaga independen agar proses seleksi aparatur berjalan adil, bersih, dan bebas intervensi politik.
Komentar