Selayar – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil langkah cepat untuk mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan yang selama ini mengalir ke luar wilayah. Rapat Koordinasi Sektor Unggulan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati dengan fokus utama pada penyelamatan aset ekonomi laut. Bupati Muh. Natsir Ali memimpin langsung jalannya pembahasan yang menghadirkan pimpinan OPD, legislatif, unsur Forkopimda, camat, kepala desa, serta pelaku usaha.
Bupati menegaskan bahwa nilai ekonomi sektor perikanan mencapai miliaran rupiah per tahun, namun kontribusi PAD untuk Selayar masih jauh dari potensi sebenarnya. Ia menyebut bahwa keuntungan besar justru dinikmati kabupaten lain sementara Selayar hanya menanggung kerusakan lingkungan, terutama terumbu karang.
“Potensi kita bocor cukup lama, sementara dampaknya kembali ke masyarakat Selayar. Kondisi ini harus segera kita hentikan,” tegasnya dalam rapat.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Selayar menerapkan kebijakan Check Point ketat bagi kapal nelayan dari luar. Upaya ini bertujuan memastikan mekanisme retribusi berjalan lebih efektif. Bupati menekankan bahwa pajak dan retribusi wajib kembali ke desa sebagai wujud pemerataan manfaat. “PAD dari check point harus kembali ke desa,” ujarnya dengan nada tegas di hadapan peserta rakor.
Penguatan Ekonomi Perikanan
Rakor juga menjadi sarana mengulas sejumlah agenda pembangunan prioritas. Salah satunya terkait instruksi Bupati agar setiap desa menyiapkan lahan strategis seluas minimal 20 × 30 meter untuk pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Fasilitas ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan komoditas lokal. Kebijakan ini hadir sebagai wujud dorongan agar desa mampu memaksimalkan potensi ekonomi sesuai karakter wilayah masing-masing.
Selain itu, Pemkab Selayar mendorong seluruh pemangku kepentingan mendukung program nasional Gemerlap. Program ini diharapkan mampu menciptakan rantai pasok yang lebih kokoh, terutama untuk memenuhi kebutuhan logistik kapal yang bersandar pada fasilitas MBG. Bupati meminta produk lokal, seperti hasil pertanian dan peternakan, menjadi pilihan utama agar manfaat ekonomi mengalir langsung ke masyarakat Selayar. Langkah ini sekaligus menekan ketergantungan pada pasokan luar daerah.
Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyoroti urgensi sinkronisasi data, penguatan pengawasan lapangan, serta kerja sama antardesa agar kebijakan pengamanan PAD berjalan efektif. Pemerintah menilai bahwa perikanan merupakan sektor strategis yang mampu menjadi lokomotif kemandirian fiskal daerah. Karena itu, upaya pengamanan potensi harus berlangsung terstruktur dan melibatkan semua unsur pemerintahan.
Rakor menghasilkan sejumlah catatan strategis sebagai pedoman kerja ke depan. Pemerintah Kabupaten Selayar menegaskan komitmen memperkuat pengelolaan aset dan memastikan arah pembangunan berorientasi pada kemandirian ekonomi lokal. Bupati menutup rapat dengan penekanan bahwa potensi besar Selayar tidak boleh lagi mengalir keluar tanpa memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama mengamankan aset daerah agar manfaatnya kembali ke rakyat,” tegasnya.
Komentar