Beijing – Kementerian Luar Negeri China mendesak Filipina untuk segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran dan provokasi” di Laut China Selatan. Jika Manila tidak mematuhi desakan tersebut, Beijing menegaskan akan memberikan “respons tegas” terhadap tindakan Filipina.
Peringatan ini muncul setelah terjadinya konfrontasi antara kapal penjaga pantai China dan Filipina di perairan yang disengketakan pada Kamis, 22 Mei 2025. Dalam insiden tersebut, terjadi tabrakan antara kapal kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers pada Jumat, 23 Mei 2025, menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh penjaga pantai China adalah sah dan sesuai dengan hukum internasional.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan peta sembilan garis putus-putus (nine-dash line), yang ditentang oleh Filipina dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Filipina, yang memiliki klaim tumpang tindih atas beberapa wilayah di Laut China Selatan, menilai tindakan China sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum internasional.
Amerika Serikat melalui Duta Besarnya di Manila, MaryKay Carlson, mengkritik keras tindakan China yang dianggapnya sebagai “agresif” dan dapat membahayakan stabilitas regional. Dalam pernyataannya pada 23 Mei 2025, Carlson menegaskan bahwa AS berdiri bersama Filipina dalam mendukung hukum internasional dan kebebasan navigasi di kawasan tersebut. Reuters
Di sisi lain, China menanggapi kritik AS dengan menyarankan agar Washington tidak menggunakan Filipina untuk memicu ketegangan di Laut China Selatan dan tidak merusak perdamaian serta stabilitas di kawasan tersebut.
Meskipun ketegangan meningkat, kedua negara sebelumnya telah menyepakati prinsip-prinsip deeskalasi melalui Mekanisme Konsultasi Bilateral ke-9 tentang Laut China Selatan di Manila pada Juli 2024. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahan perhitungan dalam pelaksanaan misi rotasi dan pasokan ulang yang sah dan rutin di Filipina ke BRP Sierra Madre di Beting Ayungin.
Namun, insiden-insiden terbaru menunjukkan tantangan dalam implementasi kesepakatan tersebut dan meningkatkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik di Laut China Selatan.<spl>
Komentar