Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya jawab 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan mahasiswa, influencer, dan kelompok masyarakat sejak akhir Agustus 2025. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan jawaban itu dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Dasco menegaskan, rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi sehari sebelumnya menghasilkan enam keputusan penting.
Gerakan 17+8 mencuat setelah DPR menyetujui tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan. Publik menilai kebijakan tersebut melukai rasa keadilan karena kondisi ekonomi sedang sulit. Situasi memanas ketika kendaraan taktis Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, hingga tewas di Jakarta Pusat pada (28/8/2025).
Gelombang aksi semakin meluas. Pada (3/9/2025), mahasiswa menyerahkan dokumen tuntutan ke Kompleks Parlemen. Sehari kemudian, influencer seperti Jerome Polin dan Andovi da Lopez ikut membawa berkas 17+8 Tuntutan Rakyat. Menurut Andovi, penyusunan dokumen itu melibatkan tokoh publik agar aspirasi tersampaikan secara luas.
Enam Poin Keputusan DPR
Sebagai jawaban resmi, DPR menyusun enam keputusan berikut:
- DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak tanggal (31/8/2025).
- DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal (1/9/2025), kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
- DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas Anggota DPR, setelah evaluasi meliputi:
• Biaya langganan (a) daya listrik dan (b) jasa telepon;
• Biaya komunikasi intensif, dan
• Biaya tunjangan transportasi. - Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh Partai Politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
- Pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing, dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud.
- DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Respons Publik dan Pemerintah
Selain soal tuntutan, publik terus menyoroti gaji anggota DPR. Dasco menjelaskan bahwa setelah pemangkasan, take home pay anggota dewan kini sekitar Rp65,5 juta per bulan. Jumlah itu turun karena DPR menghapus tunjangan perumahan Rp50 juta dan memangkas fasilitas lain. Meski begitu, warganet tetap mempertanyakan urgensi tunjangan kehormatan serta biaya komunikasi intensif.
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan aparat menindak tegas pelanggaran hukum secara transparan sekaligus melindungi hak masyarakat.
Namun, publik masih menunjukkan kekecewaan. Andovi mengunggah salinan keputusan DPR di Instagram, dan ribuan komentar kritis segera bermunculan. Banyak warganet menilai enam poin DPR terlalu umum dan belum menyentuh seluruh isi 17+8 Tuntutan Rakyat.
Dengan enam keputusan tersebut, DPR Jawab Tuntutan Rakyat sekaligus berjanji melakukan perubahan. Namun, masyarakat menegaskan akan terus mengawasi agar janji itu benar-benar terwujud.
Komentar