Toraja Utara – Pemerintah Toraja Utara menghentikan program Pasar Murah Toraja Utara pada Selasa, 29 Juli 2025. Keputusan tersebut muncul setelah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Paulus Batti, memprotes langsung kebijakan bawahannya yang menaikkan harga beras tanpa persetujuannya.
Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Bakti Rantepao. Saat itu, Kabid Pangan dan Perikanan, Yopita Sampe Allo, menetapkan harga beras sebesar Rp 12.000 per kilogram. Namun menurut Paulus, Bulog hanya menetapkan harga Rp 11.000.
“Harga dari Bulog itu Rp 11.000. Namun masyarakat disuruh membayar Rp 12.000. Saya tidak menyetujui hal itu,” ujar Paulus saat dihubungi.
Kurangnya Koordinasi Ganggu Jalannya Pasar Murah Toraja Utara
Paulus mengaku tidak menerima informasi apa pun mengenai jadwal, lokasi, maupun teknis pelaksanaan pasar murah. Ia justru mengetahui kegiatan tersebut dari laporan masyarakat, bukan dari bawahannya.
Karena kondisi itu, ia menghentikan pasar murah secara langsung di lapangan. Menurutnya, pasar murah harus membantu warga, bukan membingungkan mereka akibat manajemen yang semrawut.
“Dia atur semuanya sendiri. Saya sama sekali tidak dilibatkan,” tegas Paulus.
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum memutuskan waktu pelaksanaan pasar murah berikutnya. Situasi internal masih menjadi pertimbangan utama.
Video Kericuhan Viral, Warganet Soroti Konflik
Beberapa saat setelah kejadian, video kemarahan Paulus menyebar di media sosial. Warganet menyoroti ketidakharmonisan antara pimpinan dan bawahannya. Banyak yang menyayangkan konflik tersebut, terutama karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan beras murah di tengah melonjaknya harga pangan.
Sementara itu, Yopita memilih pergi dari lokasi tanpa memberikan keterangan. Ia juga belum menanggapi permintaan konfirmasi dari sejumlah media. Oleh karena itu, publik mulai mempertanyakan transparansi dan pengawasan terhadap program tersebut.
Masyarakat Desak Evaluasi Program Pasar Murah
Sejumlah warga meminta Bupati Frederik Victor Palimbong untuk mengevaluasi para pejabat yang terlibat dalam program ini. Mereka menilai kegagalan komunikasi dan koordinasi tidak seharusnya merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, Pasar Murah Toraja Utara dirancang sebagai solusi atas lonjakan harga pangan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan program berjalan secara tertib, terbuka, dan terkoordinasi dengan baik.
Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi, masyarakat khawatir masalah serupa akan kembali terjadi di masa depan.
Komentar