Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto mempertegas komitmennya dalam meningkatkan indeks inovasi daerah dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Innovation Government Award (IGA) 2025 pada Sabtu, (19/7) di Aula 1 RSUD Latopas.
Bidang Litbang Bappeda Jeneponto menjadi pihak yang menginisiasi kegiatan ini dan mengundang berbagai inovator dari instansi pemerintahan, termasuk perangkat daerah, puskesmas, sekolah, dan pemerintah desa.
Bupati Jeneponto, Paris Yasir, membuka acara dengan penuh semangat. Dalam sambutannya, Paris menolak pandangan bahwa inovasi hanya sekadar formalitas. Ia menegaskan bahwa loyalitas dalam menerjemahkan visi dan misi pimpinan daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
“Inovasi bukan simbol, tapi solusi. Kita harus mampu menciptakan layanan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujar Paris Yasir di hadapan para peserta.
Kegiatan ini turut menjadi tahap seleksi menuju ajang nasional IGA 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Indeks inovasi daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam menciptakan solusi yang berdampak luas bagi masyarakat.
Kepala Bappeda Jeneponto, Alfian Afandy Syam, memaparkan bahwa geliat inovasi terus menunjukkan tren positif. Banyak perangkat daerah dan unit pelayanan publik mulai aktif mengajukan proposal inovasi, yang menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif dalam menciptakan layanan yang adaptif.
“IGA adalah ajang pembuktian. Kita ingin memperlihatkan bahwa Jeneponto tidak hanya mampu bersaing, tapi juga bisa unggul dalam menciptakan inovasi yang berdampak,” tegas Alfian.
Rakor ini menghadirkan Rahman Ramlan, Direktur Bontaeng Institut sekaligus Tim Inovasi Daerah, yang mengulas strategi teknis dalam memenangkan IGA berdasarkan 24 indikator penilaian.
Meski demikian, upaya peningkatan inovasi tidak berhenti sampai di situ. Sebelumnya, berbagai perangkat daerah telah menunjukkan komitmennya melalui pengajuan proposal yang beragam. Selanjutnya, pemerintah daerah terus mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen, termasuk desa, puskesmas, dan sekolah.
Komentar