Tana Toraja – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan menggelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kamis 4 September 2025. Mereka menuntut Kejati Sulsel mempercepat penanganan kasus korupsi DPRD Tana Toraja. Oleh karena itu, mahasiswa menilai jaksa perlu bergerak lebih cepat agar publik percaya pada penegakan hukum.
Koordinator aksi, Ryan Saputra, menyoroti sejumlah anggaran yang janggal. Ia menyebut biaya konsumsi mencapai Rp25 juta per bulan. Selain itu, listrik menelan Rp10 juta dan pemeliharaan rumah serta kendaraan menghabiskan ratusan juta rupiah. Karena itu, Ryan menegaskan perhitungan sejak 2017 menunjukkan kerugian negara sangat besar. Akibatnya, ia mendesak BPK segera melakukan audit resmi untuk memastikan jumlah kerugian negara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menanggapi desakan mahasiswa dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa penyidik sudah memeriksa puluhan saksi. Kemudian, ia menambahkan bahwa tim penyidik hampir merampungkan perhitungan kerugian negara. Setelah itu, ia memastikan kejaksaan akan membawa kasus ini ke tahap berikutnya.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto semakin memperkuat tekanan publik. Dalam pidatonya di Hari Lahir Pancasila, Juni 2025, ia menegaskan negara tidak boleh memberi ruang bagi praktik korupsi. Lebih lanjut, Prabowo menekankan, “Negara akan bertindak tanpa kompromi, tanpa melihat partai, suku, atau keluarga siapa.” Dengan demikian, arahan presiden mempertegas sikap pemerintah terhadap korupsi.
Kasus ini akhirnya menguji komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Aparat hukum harus bertindak cepat dan transparan sehingga masyarakat yakin pada sistem hukum. Masyarakat Sulsel pun menunggu penyelesaian kasus korupsi DPRD Tana Toraja sebagai bukti nyata keseriusan negara melawan pencurian uang rakyat.
Komentar