Bone — Kenaikan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone memicu gelombang protes dari mahasiswa. Pemerintah daerah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp50 miliar, naik sekitar 68 persen dari target 2024 yang berada di angka Rp29,63 miliar.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, lonjakan target ini menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, pemerintah menetapkan target Rp21,63 miliar, lalu meningkat signifikan pada 2024, dan melonjak lebih tajam pada 2025 melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta APBD Perubahan.
Puluhan mahasiswa turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Jendral Ahmad Yani, pada Kamis (14/8/2025). Mereka menilai kebijakan ini memberatkan warga yang masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi dan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Koordinator lapangan aksi, Rafli, menegaskan, pemerintah gagal berpihak pada rakyat dengan menaikkan target pajak secara drastis. “Di tengah kondisi sulit, pemerintah malah menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Massa berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, untuk meminta penjelasan. Namun, setibanya di kantor bupati, mereka hanya bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo, Anwar, karena bupati tidak berada di tempat.
Ketiadaan bupati memicu kekecewaan mahasiswa. Sebagian memilih duduk berdiam diri di halaman kantor sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan tersebut. Mereka menganggap pemerintah menutup telinga dari aspirasi rakyat.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah membatalkan kenaikan target PBB-P2 dan melakukan evaluasi ulang dengan melibatkan masyarakat. Rafli menegaskan aksi ini belum berakhir. “Jika bupati terus menghindar, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Komentar