Makassar — Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan standar baru biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2026. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur besaran uang harian bagi pegawai yang menjalankan tugas di luar kota, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.
Peraturan yang diundangkan pada 20 Mei 2025 ini menyebutkan bahwa penggunaan standar biaya tersebut bersifat batas tertinggi, artinya dapat dijadikan acuan maksimal namun tetap dapat disesuaikan menurut kebijakan masing-masing instansi. Dalam pasal 2 PMK tersebut dijelaskan bahwa standar biaya ini merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan pihak lain yang menjalankan perjalanan dinas di dalam negeri.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan, uang perjalanan dinas luar kota ditetapkan sebesar Rp 430 ribu per orang per hari. Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam kota dengan durasi lebih dari delapan jam, besarnya mencapai Rp 170 ribu per hari. Nominal ini menempatkan Sulsel setara dengan beberapa provinsi lain seperti Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.
Provinsi dengan uang harian tertinggi adalah Papua dan wilayah otonom barunya seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, yang mencapai Rp 580 ribu per hari untuk perjalanan luar kota. Disusul oleh DKI Jakarta sebesar Rp 530 ribu per hari, serta Bali dan Papua Barat yang menetapkan Rp 480 ribu per hari.
Standar biaya ini menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2026, sekaligus sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja negara. Dengan diberlakukannya standar biaya ini, diharapkan perjalanan dinas ASN dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. <spl>
Komentar