Parepare — Tiga mobil ambulans milik Pemerintah Kota Parepare mengabaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan hingga bertahun-tahun karena surat tanda nomor kendaraan (STNK) raib. Meski menunggak antara empat bulan hingga enam tahun, kendaraan tersebut tetap melayani pasien setiap hari.
Pantauan Jumat (5/12/2025) memperlihatkan ketiga ambulans itu terparkir di halaman kantor Call Center Parepare. Dua unit Suzuki APV SGX dan satu Kijang KF 60 masing-masing menunggak pajak enam tahun, dua tahun, dan empat bulan.
Kepala Dinas Kesehatan Parepare, Rahmawati Natsir, menyebutkan bahwa satu Suzuki APV SGX kehilangan STNK sejak lama. Ia mengaku pihaknya berulang kali ingin membayar pajaknya tetapi selalu menemui kendala karena dokumen kendaraan tidak tersedia. “Kami mencari setiap hari karena kendaraan itu sudah lama datang sebagai bantuan. Begitu ingin bayar pajak, kami tersandung lagi di STNK,” ujar Rahmawati.
Rahmawati mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai keberadaan dokumen kendaraan tersebut. Ambulans itu berasal dari bantuan Pemprov Sulsel dan sudah berada di bawah pengelolaan koordinator Call Centre sebelum ia menjabat. “Saya juga kurang tahu. Mungkin pendahulu saya bisa menjelaskan. Bantuan itu datang pada masa Ibu Kasma, setahu saya,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Parepare sudah berusaha menelusuri dokumen hilang itu ke Pemprov Sulsel. Namun pihak provinsi juga kehilangan jejak STNK sehingga penelusuran belum menemukan hasil. “Kami sudah menanyakan ke provinsi. Mereka juga tidak menemukan dokumennya. Padahal ambulans itu terus melayani masyarakat,” kata Rahmawati.
Rahmawati memastikan hanya satu unit ambulans yang mengalami masalah dokumen. Menurutnya, kendaraan lain memiliki kelengkapan administrasi dan membayar pajak secara rutin. Ia berencana kembali mengecek data pajak kendaraan agar keterlambatan dapat segera terselesaikan. “Satu saja yang bermasalah. Yang lain saya lihat rajin bayar pajak. Tapi saya akan cek lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran pembayaran pajak selalu tersedia, namun proses administrasi tidak dapat berjalan tanpa STNK. “Kami punya anggaran dan pasti bayar pajaknya, tetapi dokumen yang hilang membuat proses terhenti,” tutupnya.
Komentar