Bone – Ketegangan politik di DPRD Bone, Sulawesi Selatan, semakin meningkat setelah Ketua DPRD, Andi Tenri Walinonong, melaporkan lima anggota Badan Kehormatan (BK) ke pimpinan dewan. Ia menilai para anggota BK itu melanggar kode etik dan sumpah jabatan karena ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap dirinya.
Wakil Ketua I DPRD Bone, Muh Asrullah, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan bahwa Andi Tenri datang langsung ke ruangannya untuk menyerahkan berkas. “Iya, Ketua DPRD Bone datang ke ruanganku kemarin membawa laporan,” ujar Asrullah pada Jumat (24/10/2025). Ia menambahkan bahwa laporan itu berisi dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota BK. “Laporannya soal dugaan pelanggaran anggota BK karena ikut menandatangani mosi tidak percaya. Laporannya langsung ke pimpinan,” jelasnya.
Andi Tenri menulis dan menandatangani laporan itu sendiri. Dalam dokumen tersebut, ia mencantumkan nama lima anggota BK yang dianggap melanggar etik, yaitu Ketua BK Bahtiar Malla dari PDIP, Wakil Ketua BK Andi Unru dari Gerindra, serta tiga anggota, yakni Andi Muh Ridwan dari Golkar, Andi Adhar dari PKB, dan Andi Nurjaya dari PKS.
Muh Asrullah mengaku belum bisa memutuskan langkah berikutnya. Ia berencana mengundang dua wakil ketua lainnya untuk membahas laporan tersebut. “Biarkan kami para pimpinan bertemu dulu, setelah itu baru kami putuskan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Latar Belakang Mosi Tidak Percaya
Laporan ini memperpanjang konflik yang sebelumnya muncul akibat mosi tidak percaya terhadap Andi Tenri Walinonong. Sebanyak 35 dari 45 anggota DPRD Bone menandatangani mosi tersebut. Para legislator menilai Andi Tenri jarang hadir dalam rapat penting dan sering mengambil keputusan yang menimbulkan polemik. “Ada 35 anggota DPRD yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD,” kata Adriani Alimuddin Page.
Delapan fraksi mendukung mosi itu, yaitu Gerindra, PKB, PPP, Golkar, PKS, Demokrat, NasDem, dan Ampera. Tiga wakil ketua DPRD juga ikut menandatangani dokumen tersebut.
Langkah Andi Tenri melaporkan lima anggota BK menunjukkan bahwa krisis kepercayaan di DPRD Bone semakin dalam. Sejumlah pihak berharap para legislator segera mencari jalan damai agar kinerja dewan tidak terganggu oleh konflik berkepanjangan. Warga Bone menilai DPRD seharusnya fokus menyelesaikan persoalan daerah, bukan terjebak dalam pertarungan politik internal yang menguras energi dan menurunkan kepercayaan publik.
Komentar