Parepare — Anggota Komisi I DPRD Parepare, Namri Nasir, menyoroti langkah Pemkot Parepare yang menggelontorkan anggaran Rp 2 miliar untuk merehabilitasi kompleks rumah jabatan Wali Kota. Ia menilai pemkot tidak mengikuti kesepakatan efisiensi anggaran yang sudah dibahas bersama dewan.
Namri menegaskan bahwa rujab wali kota masih layak huni dan tidak membutuhkan rehabilitasi berskala besar. “Kita sudah sepakat untuk memprioritaskan program yang benar-benar mendesak. Rujab itu masih bagus, jadi saya mempertanyakan alasan pemkot menaruh anggaran sebesar itu,” ujarnya, Sabtu (29/11).
Ia juga menuding pemkot memecah total anggaran Rp 2 miliar itu ke dalam empat paket pekerjaan, padahal DPRD meminta pemkot mengajukan proyek tersebut dalam satu kontrak agar proses pengawasan berjalan lebih mudah. “Pemkot justru memecah paket proyek itu. Pola seperti ini membuka peluang permainan dan saya menyayangkan keputusan BPBJ,” tegasnya.
Kesulitan Pengawasan Proyek
Menurut Namri, pemisahan empat kontrak pekerjaan menyebabkan proses pengawasan menjadi rumit. Ia menduga pemkot sengaja menerapkan skema tersebut agar publik sulit memantau penggunaan anggaran. “Kalau satu kontrak, pengawasannya jelas. Empat kontrak seperti ini justru membingungkan,” katanya.
Namri juga mulai meragukan kesesuaian nilai proyek dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Ia menyebut DPRD belum mengetahui siapa konsultan perencana dan bagaimana detail teknis pelaksanaannya. “Saya ingin memastikan tidak ada pekerjaan yang melenceng dari nilai anggarannya,” tambahnya.
Ia berencana turun langsung ke kompleks rujab untuk memeriksa progres pekerjaan dari empat paket rehabilitasi tersebut. “Saya akan cek sendiri. Kalau saya temukan ketidaksesuaian, saya panggil konsultan dan rekanan proyek,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol Setdako Parepare, Hiroshi, belum memberikan keterangan terkait kritik DPRD. Pesan dan panggilan yang dikirim detikSulsel belum ia respons.
Sebelumnya, Pemkot Parepare menyiapkan anggaran Rp 2 miliar untuk mempercantik kompleks rujab. Empat item pekerjaan itu mencakup rehabilitasi ruang tengah rujab, gedung Barugae, mes, musala, rumah adat, hingga auditorium BJ Habibie. Kabag Umum dan Protokol Setdako Parepare, Fitriyani, memastikan sejumlah fasilitas itu mendapatkan perbaikan interior dan infrastruktur.
Komentar