Jeneponto – Polemik hubungan terlarang yang menyeret Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir, bersama anggota DPRD Takalar, Sri Reski Ulandari, semakin memicu perhatian publik. Situasi memanas setelah mantan suami Sri Reski, Herman Komar, muncul melalui sebuah video viral yang menantang Basir menjalani tes DNA.
Herman merasa pernyataan-pernyataan Basir tidak sesuai fakta sehingga publik memerlukan bukti yang mampu menjernihkan suasana yang sudah panas sejak isu ini mencuat. Herman dalam videonya menanggapi bantahan Basir yang menyebut kedekatannya dengan Sri Reski hanya sebatas hubungan layaknya saudara.
Ia mengatakan bahwa klaim itu terasa mengada-ada dan tidak sesuai dengan berbagai informasi yang berkembang. Ia mempertanyakan alasan seorang pejabat publik memilih narasi seperti itu padahal situasi semakin menuntut kejelasan.
“Ada statemennya di berita bahwa saya, Muhammad Basir, hanya seperti kakak adik dengan Sri Reski,” ucap Herman sambil menirukan pernyataan tersebut.
Tantangan DNA Menguatkan Polemik
Herman kemudian menyoroti alasan lain yang pernah disampaikan Basir terkait kedekatan mereka sebagai sesama kader PKB. Menurutnya, pernyataan itu justru menambah tanda tanya besar. “Muhammad Basir juga statemennya mengatakan bahwa itu kan sama-sama partai. Memang betul sama-sama PKB, tapi itu sudah lain cerita. Ada apa di balik ini semuanya?” tegas Herman dalam rekaman video yang beredar luas.
Tuntutan Herman mencapai puncaknya saat ia menantang Basir menjalani tes DNA terkait seorang anak yang disebut ikut terseret dalam kisruh ini. Tantangan itu ia lontarkan secara terbuka tanpa ragu.
“Kalau memang kau betul-betul, Muhammad Basir, kamu tidak melakukan hal yang keji seperti itu — perselingkuhan — kamu tes DNA anak itu,” ujar Herman. Pernyataan ini makin memicu diskusi publik dan memunculkan tekanan terhadap Basir agar memberi respons lebih konkret.
Sementara polemik terus berkembang, proses pengaduan etik berlangsung melalui beberapa lembaga. Setelah laporan masuk ke Badan Kehormatan DPRD Jeneponto, Gerakan Rakyat Turatea (GRT) Jeneponto turut memasukkan laporan ke DPW PKB Sulawesi Selatan pada Selasa (2/11/2025). Laporan itu mencakup dugaan pelanggaran moral serta kode etik yang sempat viral. Situasi ini membuat partai harus bersikap terbuka menghadapi dinamika yang mencuat.
DPW PKB Sulsel memastikan seluruh laporan akan melalui mekanisme organisasi tanpa perlindungan khusus bagi pihak mana pun. Perwakilan partai menegaskan bahwa setiap kader wajib menjaga integritas serta mampu menjawab tuduhan sesuai prosedur. Publik kini menunggu langkah lanjutan yang mampu mengurai polemik sekaligus memberi kejelasan terhadap berbagai tuduhan yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir.
Komentar