Enrekang – Ratusan tenaga kesehatan dan guru yang tergabung dalam Aliansi PPPK 2023 menggelar aksi damai di depan Rumah Jabatan Bupati Enrekang, Selasa (17/6). Di bawah terik matahari, mereka bertahan menunggu kehadiran Bupati H. Muh. Yusuf Ritangnga dan Wakil Bupati Andi Tenri Liwang La Tinro.
Kedatangan Bupati dan Wabup disambut dengan isak tangis dan tepuk tangan. Para peserta aksi yang sudah empat bulan tak digaji berharap mendapat kejelasan terkait nasib mereka. Sebanyak 589 PPPK tahun 2023 tidak lagi menerima gaji setelah masa berlaku SK satu tahun mereka tidak diperpanjang.
“Kami berkumpul di sini hanya ingin tahu nasib kami, agar kami bisa bekerja dengan tenang dan keluarga kami bisa tidur nyenyak,” ujar Jamil, Koordinator Lapangan, dengan mata berkaca-kaca. Para pengunjuk rasa mengungkapkan bahwa meski tanpa gaji dan tidak lagi tercatat aktif dalam BPJS, mereka tetap menjalankan tugas sebagai pendidik dan tenaga kesehatan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Yusuf Ritangnga menegaskan bahwa ia dan wakilnya terus berupaya mencarikan solusi. Namun, ia menyatakan tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak selama masih ada polemik temuan ratusan SK palsu PPPK 2023. “Segala upaya sudah kami lakukan, dan dalam waktu dekat insyaallah akan ada solusinya. Tapi saya tidak ingin menandatangani SK yang berpotensi melanggar hukum,” tegas Bupati.
Inspektur Daerah Enrekang, Asrul Lode, turut menyampaikan bahwa sejauh ini terdapat sekitar 100 PPPK yang diduga memiliki SK palsu. Evaluasi masih terus berjalan, dan ia meminta semua pihak bersabar hingga proses selesai.
Pemerintah daerah menegaskan akan bertindak hati-hati agar tidak terjebak dalam persoalan hukum, dan mengajak seluruh anggota aliansi bekerja sama mengungkap data yang benar terkait SK bermasalah tersebut. <spl>
Komentar