Palopo – Kota Palopo masih menghadapi persoalan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama enam bulan pertama tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palopo mencatat sebanyak 22 kasus kekerasan dan pelecehan. Korban yang melapor berasal dari berbagai kalangan, dengan mayoritas adalah anak-anak dan perempuan.
Plt. Kepala DPPPA Palopo, Ramli, menjelaskan bahwa jenis kekerasan yang terjadi sangat beragam. Ia menyebut korban mengalami kekerasan fisik, psikis, hingga pelecehan seksual. Yang paling mengkhawatirkan, banyak kasus terjadi di rumah dan lingkungan pendidikan, tempat yang seharusnya memberikan rasa aman.
Untuk memastikan korban bisa memperoleh keadilan, DPPPA Palopo menanggung penuh biaya visum. Menurut Ramli, biaya visum tidak boleh menjadi hambatan bagi korban untuk melapor. “Kami ingin korban merasa didampingi. Seluruh biaya visum langsung kami tanggung agar proses hukum bisa berjalan,” tegasnya.
Selain itu, tim DPPPA aktif melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan. Mereka rutin mendatangi sekolah, komunitas, dan lingkungan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan anak dan perempuan. Sosialisasi ini juga mengajak masyarakat untuk lebih peka dan berani melaporkan tindakan kekerasan.
Masyarakat bisa menyampaikan laporan secara langsung ke kantor DPPPA maupun melalui kanal pengaduan daring. Pemerintah Kota Palopo berharap keterlibatan aktif masyarakat bisa mempercepat penanganan setiap kasus.
DPPPA juga menggandeng tokoh masyarakat, pendidik, tenaga kesehatan, hingga aparat hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan semua pihak bergerak bersama mencegah kekerasan.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan di Palopo, sekaligus sebagai upaya menekan angka kasus serupa ke depan.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Dengan komitmen pemerintah daerah seperti di Palopo, diharapkan perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi. <spl>
Komentar