Oleh : Fabris Yuan Christovel Sandalapu
Opini – Makassar yang dahulu dijuluki sebagai kota terindah di seluruh Hindia-Belanda, hari ini berdiri sebagai simbol kontradiksi urban yang menyakitkan. Di satu sisi, kota ini terus menghias diri dengan proyek-proyek pembangunan, gedung pencakar langit, dan jargon-jargon kemajuan. Di sisi lain, kota ini sesak oleh kemacetan, permukiman kumuh yang terus melebar, serta anak-anak muda dengan ijazah tinggi tapi pekerjaan tak pasti. Wajah Makassar yang hari ini kita temui adalah hasil dari dinamika perkotaan yang tak lepas dari cengkeraman logika kapitalisme, di mana ruang kota bukan lagi milik semua, melainkan hanya milik mereka yang punya kuasa dan modal untuk menguasainya.
Di bawah pemerintahan Wali Kota Munafri Arifuddin, beberapa kebijakan strategis memang digulirkan. Salah satunya adalah penertiban kendaraan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dianggap sebagai langkah efisiensi dan penegakan kedisiplinan penggunaan aset negara. Bahkan, Munafri menawarkan skema penyewaan kendaraan dinas untuk mencegah penumpukan kendaraan yang tidak produktif. Sebuah langkah administratif yang tertib, ya. Tapi apakah ini cukup untuk menjawab permasalahan struktural kota? Atau hanya sekadar langkah kosmetik agar publik merasa pemerintah bekerja?
Tak berhenti di sana, pemerintah kota juga merancang program retribusi sampah gratis bagi warga miskin ekstrem. Lagi-lagi, secara simbolik ini tampak empatik. Namun, jika kita menilik lebih dalam, kebijakan semacam ini tidak menyentuh akar persoalan. Alih-alih menghapus kemiskinan struktural, kebijakan ini seperti memercikkan air ke api besar: menyejukkan sejenak, tapi tak menyelesaikan nyala yang terus menyala. Kota tetap kumuh, dan kehidupan warga miskin ekstrem tetap stagnan, tersandera oleh harga sewa, biaya sekolah, dan minimnya kesempatan kerja.
Di bidang transportasi, Munafri juga mewacanakan pembangunan sistem transportasi terpadu dan ramah lingkungan. Dalam berbagai forum, ia menekankan pentingnya integrasi moda transportasi: bus, sepeda, jalur pejalan kaki, kendaraan listrik, hingga akses untuk penyandang disabilitas. Ambisi ini, setidaknya di atas kertas, patut diapresiasi. Namun sayangnya, realitas jalanan Makassar berkata lain. Setiap tahun, jumlah kendaraan pribadi di kota ini terus meningkat. Jalan-jalan dipadati mobil dan motor, sementara transportasi publik tetap sepi peminat. Proyek bus rapid transit (BRT) atau rencana LRT yang sempat dibicarakan hanya menyentuh minoritas. Transportasi publik gagal menarik masyarakat karena tak dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, melainkan berdasarkan asumsi planner yang lebih sibuk menata kota dari balik layar monitor.
Kenyataan ini mengindikasikan satu hal: kebijakan kota masih bersifat teknokratis dan elitis. Alih-alih menyasar akar persoalan—seperti akses yang murah, aman, dan nyaman untuk pekerja informal, mahasiswa, dan buruh—transportasi publik dibingkai sebagai proyek prestise. Maka jangan heran jika jalanan tetap macet, udara makin pekat, dan warga tetap memilih motor daripada naik bus yang entah datang jam berapa.
Dalam isu lain seperti perumahan dan sanitasi, pemerintah Makassar juga mencoba bergerak. Melalui program RISE (Revitalising Informal Settlements and their Environments) yang didukung Pemerintah Australia, Munafri menyatakan komitmennya memperbaiki permukiman kumuh. Namun, sekali lagi, perbaikan bersifat sektoral dan terbatas. Banjir tetap terjadi setiap musim hujan. Air selokan tetap meluap di kawasan seperti Antang, Biringkanaya, atau sebagian Tamalate. Kolam retensi dan proyek relokasi digagas, namun belum menyentuh perubahan sistemik soal perencanaan tata ruang yang lebih adil dan partisipatif.
Di tengah deretan proyek fisik dan kebijakan mikro, satu pertanyaan besar menggantung: mengapa kota terus dibangun, tapi warga justru merasa semakin terpinggirkan? Jawabannya terletak pada struktur produksi kota itu sendiri—yang tidak dibangun untuk semua, melainkan untuk kepentingan minoritas yang menguasai lahan, properti, dan kebijakan. Kota menjadi ruang produksi nilai tambah bagi para pemilik modal, sementara warga dijadikan objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki kuasa untuk menentukan arah kota.
Kapitalisme kota bergerak dengan prinsip akumulasi. Ruang kota dipetakan, ditata, dan dikembangkan untuk mengakomodasi pertumbuhan, bukan kesejahteraan. Maka, pembangunan kota bukan tentang menciptakan tempat tinggal yang layak, sekolah yang bisa diakses, atau lapangan kerja yang manusiawi. Pembangunan kota adalah tentang menjual citra: gedung tinggi, jalan mulus, pusat perbelanjaan, taman-taman kota yang rapi tapi dikunci saat malam.
Padahal, kota ideal bukanlah kota yang dipenuhi cahaya lampu atau taman estetik semata. Kota sejati adalah kota yang memanusiakan. Kota yang menjamin anak-anak miskin bisa sekolah tanpa takut biaya. Kota yang memungkinkan pekerja bisa pulang tanpa terjebak dua jam kemacetan. Kota yang menghadirkan ruang terbuka bukan hanya untuk jogging, tetapi juga untuk bertemu, berdiskusi, dan membangun kesadaran kolektif.
Kota yang ideal bukan soal romansa arsitektural, tapi soal keberpihakan. Dan keberpihakan itu hanya mungkin terjadi jika penguasa kota benar-benar memandang warganya bukan sebagai angka dalam statistik, melainkan sebagai jiwa yang memiliki hak atas hidup yang layak. Sayangnya, keberpihakan itu masih terasa jauh dari kebijakan-kebijakan yang diambil hari ini. Semua tampak terseret dalam logika pertumbuhan ekonomi, yang membungkam suara mereka yang terpinggirkan dengan narasi pembangunan.
Makassar hari ini adalah cermin dari banyak kota lain di Indonesia: terjebak antara ambisi untuk tampil modern dan kenyataan bahwa banyak warganya masih tertinggal. Di sinilah seharusnya kita menuntut lebih dari para pengelola kota, bukan dengan cercaan, tetapi dengan desakan moral dan kesadaran politik. Bahwa kota bukan milik investor, bukan milik elite politik, tapi milik semua manusia yang menghidupinya—dari tukang parkir, pemulung, mahasiswa, buruh, hingga pejabat itu sendiri.
Maka jika Munafri ingin dikenang bukan sebagai wali kota yang rajin menata kendaraan dinas atau memberi sampah gratis semata, tetapi sebagai pemimpin rakyat, maka sudah saatnya kebijakan kota dibangun bukan dari atas panggung, tetapi dari bawah jalan-jalan kecil tempat kehidupan nyata berlangsung.
Fabris Yuan Christovel Sandalapu adalah Mahasiswa aktivis dan penulis lepas yang tertarik pada isu perkotaan, pembangunan, dan hak atas kota.
Komentar
geloo next buku sih