Paripurna DPRD Jeneponto Bahas KUA-PPAS 2026

Jeneponto – Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Jeneponto kembali dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Paripurna berlangsung khidmat di Ruang Rapat DPRD Jeneponto pada Selasa (18/11/2025) dengan menghadirkan unsur pimpinan DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh kepala OPD. Rapat oleh Wakil Ketua DPRD I, Irmawati, S.Sos., yang berperan mengarahkan jalannya sidang bersama Wakil Ketua DPRD II, Muh. Basir, SE.

Lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya terangkai dengan pembacaan doa sebagai bentuk penghormatan sebelum memasuki inti sidang. Pemerintah Daerah kemudian menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 kepada DPRD melalui prosesi resmi dengan penandatanganan Berita Acara. Penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal penyusunan anggaran daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Paripurna Tegaskan Komitmen Anggaran

Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE., MM., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun antara pemerintah dan DPRD. Ia menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan dokumen anggaran tersusun secara matang agar mampu menjawab tantangan pembangunan tahun mendatang.

“Saya selaku pimpinan daerah Kabupaten Jeneponto secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. Kami berharap besar agar dokumen ini dapat segera terbahas secara mendalam, kritis, dan konstruktif,” tegasnya.

Bupati juga menuturkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 telah terselaraskan dengan kebutuhan strategis daerah, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penguatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai dokumen tersebut merupakan pondasi awal untuk memastikan arah kebijakan fiskal daerah berjalan sesuai prioritas pembangunan.

Setelah rangkaian penyerahan selesai, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menindaklanjuti pembahasan secara teknis. Pendalaman substansi menjadi langkah penting sebelum dokumen ini dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui penyelenggaraan paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto kembali menegaskan komitmen bersama terhadap tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan daerah.