Pinrang — Harga beras di Kabupaten Pinrang masih mencekik. Kamis, (24/7/2025), pantauan di Pasar Sentral Pinrang menunjukkan pedagang mematok beras premium di level Rp16.500 per kilogram, sementara kualitas medium berkisar Rp15.000 per kilogram.
Angka itu membuat banyak warga geleng-geleng kepala. Mereka heran, sebab Pinrang selama ini masyarakat kenal sebagai lumbung padi Sulsel dengan luas baku sawah 48.811 hektare dan lahan pertanian potensial mencapai 56.365 hektare.
Irsan, warga Pinrang, menyuarakan kegelisahannya. Ia biasa membeli beras di kisaran Rp13.000 per kilogram. “Di Parepare wajar kalau naik karena sawahnya sedikit. Di Pinrang sawah banyak, tapi harga tetap tinggi,” ujarnya. Keluhan seperti itu bermunculan di berbagai lapak pedagang.
Di sisi lain, pedagang beras, Rabiah, mengonfirmasi bahwa harga sebenarnya sudah mulai melandai dalam sepekan terakhir. Ia menyebut harga premium sempat menyentuh Rp17.000 per kilogram sebelum turun ke Rp16.500. Ia menjelaskan, stok di tingkat penggilingan sempat menipis sehingga harga meroket. Setelah Perum Bulog menyalurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelan-pelan harga bergerak turun meski belum kembali normal.
Kepala Bulog Pinrang, Ivan Faisal, memaparkan bahwa pihaknya sudah lebih dari sepekan menggelontorkan beras SPHP ke pasar. Target awal mencakup 300 ton, namun Bulog melihat kebutuhan masih besar sehingga menambah 200 ton dan menyalurkan seluruhnya total 500 ton. Bulog juga menegaskan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium berada di Rp12.500 per kilogram.
Permainan Harga Jadi Masalah Utama
Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof Anas Iswanto Anwar, menilai penyaluran SPHP hanya akan berdampak jika beras benar-benar masuk dan beredar di pasar. Ia menekankan bahwa persoalan inti bukan semata stok, melainkan permainan harga oleh pihak tertentu. “Pemerintah harus memberi efek jera,” tegasnya.
Prof Anas juga menyoroti praktik beras oplosan yang membuka celah bagi pedagang menaikkan harga secara sepihak. Ia menilai pemerintah lemah dalam mengendalikan dua aspek fundamental kedaulatan pangan: ketersediaan dan harga. “Koordinasi antara ketersediaan dan harga terus berulang jadi persoalan klasik dalam rantai pasok,” ujarnya.
Ia menambahkan, tren kenaikan harga sudah tampak sejak April 2025. Menurutnya, pemerintah terlambat merespons. “Kalau dari April sampai sekarang harga naik, itu bentuk kelengahan dalam memantau. Kalau ditangani sejak awal, pengendalian jauh lebih mudah,” katanya.
Di tengah sorotan publik, masyarakat Pinrang menunggu langkah korektif yang nyata: distribusi SPHP yang konsisten, operasi pasar yang tepat sasaran, pengawasan penggilingan dan pedagang yang tegas, serta penegakan hukum yang memberi sinyal kuat bahwa permainan harga tidak akan lolos. Sampai semua itu berjalan efektif, konsumen tetap menanggung beban, dan label “lumbung padi” masih terdengar ironis ketika harga beras terus menguras dompet.
Komentar