Bone — Ketegangan politik melanda Kabupaten Bone setelah Ketua DPRD, Andi Tenri Walinonong, menolak menandatangani dokumen penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan (APBD-P) 2025. Penolakannya muncul karena ia menilai proses pembahasan anggaran tidak sesuai prosedur dan menyimpang dari mekanisme kelembagaan.
Dalam keterangannya, Andi Tenri Walinonong, yang akrab disapa Andi Nonong, menegaskan bahwa ia tidak menolak kepentingan publik. Ia hanya ingin menjaga legalitas setiap tahapan penganggaran agar tetap sesuai aturan. “Saya tidak pernah menolak dokumen yang menyangkut hajat hidup rakyat. Saya hanya menolak proses yang cacat prosedur dan mengabaikan hasil evaluasi,” ujarnya pada Rabau (23/10).
Nonong menuding sejumlah pihak berupaya menekan dirinya agar menandatangani dokumen tanpa rapat pimpinan DPRD. Ia menilai tindakan itu melanggar prinsip kolektif yang menjadi dasar kerja lembaga legislatif. Karena itu, ia menekankan perlunya musyawarah antara seluruh unsur pimpinan sebelum mengambil keputusan. “APBD-P harus lahir dari keputusan kolektif. Dokumen yang saya tanda tangani harus menjadi hasil rapat pimpinan DPRD, bukan keputusan pribadi ketua,” katanya.
Menegakkan Prinsip Kolektif Kolegial
Nonong kembali menyoroti Pasal 65 Tata Tertib DPRD yang mengatur prinsip kolektif kolegial dalam setiap keputusan lembaga. Ia menilai keputusan besar seperti pengesahan APBD-P wajib melibatkan seluruh pimpinan dewan agar tidak melanggar hukum. “Siapa pun yang memaksa saya menandatangani dokumen di luar forum rapat pimpinan berarti melanggar tata tertib dan membuka peluang pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa proses penyempurnaan hasil evaluasi APBD-P seharusnya berlanjut ke rapat pimpinan setelah Badan Anggaran (Banggar) menyelesaikan pembahasan teknis. Menurutnya, Banggar hanya berperan menyiapkan rekomendasi, sedangkan keputusan akhir harus muncul dari rapat pimpinan dan paripurna. “Rapat pimpinan menjadi sumber keputusan utama, bukan rapat Banggar,” ujarnya lagi.
Tanggapan Wakil Ketua DPRD
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, menanggapi pernyataan Nonong dengan nada heran. Ia menilai Banggar telah menyelesaikan seluruh proses penyempurnaan evaluasi APBD-P, sehingga rapat pimpinan tidak lagi diperlukan. “Banggar sudah menyepakati hasil evaluasi. Kalau masih mau rapat pimpinan, apa lagi yang mau dibahas? Hasil Banggar sudah siap dijalankan,” kata Irwandi.
Irwandi juga menegaskan bahwa keputusan Banggar sejalan dengan keputusan pimpinan DPRD karena ketua DPRD ikut memimpin langsung forum tersebut. Ia menilai unsur pimpinan sudah terlibat penuh dalam rapat Banggar, sehingga hasilnya otomatis mencerminkan keputusan kolektif. “Banggar bersifat kolektif. Unsur pimpinan sudah ada di dalamnya, jadi keputusan Banggar sama dengan keputusan pimpinan,” ujarnya menambahkan.
Dampak terhadap Program Daerah
Perbedaan pandangan di tubuh DPRD Bone memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kelancaran program pemerintah daerah. Ketegangan itu berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas Pemkab Bone, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan guru senilai Rp80 miliar serta iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp26 miliar.
Anggota Banggar DPRD Bone, Rismono Sarlim, menilai sikap Ketua DPRD bisa memperlambat realisasi anggaran publik. “Saya menyesalkan langkah Ketua DPRD. Keterlambatan ini bisa menghambat pembayaran gaji guru dan iuran BPJS,” ucap Rismono.
Masyarakat kini berharap para wakil rakyat segera menurunkan tensi politik dan duduk bersama mencari solusi. Mereka menuntut DPRD serta pemerintah daerah menyelesaikan perbedaan pandangan agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar. Dengan demikian, kesejahteraan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah suhu politik yang terus memanas di Kabupaten Bone.
Komentar