Takalar – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, memastikan Jembatan Puntodo yang berada di Desa Laikang, Kecamatan Mangngarabombang, segera mendapat perbaikan. Dalam rapat paripurna DPRD Takalar saat menanggapi pemandangan umum fraksi terkait Ranperda APBD Perubahan 2025, ia menegaskan bahwa proyek tersebut sudah masuk dalam agenda tahun ini.
“Tahun ini Jembatan Puntodo akan terperbaiki,” ujar Daeng Manye di hadapan anggota DPRD, Rabu (17/9/2025). Ia menyebut, masyarakat Laikang memang sudah lama mengeluhkan kondisi jembatan tersebut yang mengganggu akses warga. Anggaran yang ada untuk perbaikan mencapai Rp167 juta.
Selain jembatan, pemerintah daerah juga menyiapkan alokasi untuk perbaikan jalan. Menurut Daeng Manye, ada enam hingga tujuh segmen jalan yang akan berjalan pada tahun ini. “Dengan anggaran terbatas, kita harus pandai-pandai mengelola prioritas,” ungkapnya. Faktor kerusakan, nilai ekonomi, hingga jumlah kendaraan yang melintas menjadi pertimbangan dalam menentukan proyek perbaikan.
Bupati Takalar Anggarkan Perubahan untuk Prioritas Rakyat
Daeng Manye menekankan bahwa APBD Perubahan 2025 disusun demi kepentingan rakyat. “Keberpihakan pada masyarakat itu jadi skala prioritas bagi kami,” katanya. Ia menjelaskan, ada lima alokasi utama dalam anggaran perubahan, dan prioritas pertama untuk kesehatan masyarakat miskin.
Mayoritas anggaran teralokasikan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, sekitar 74 ribu masyarakat Takalar sudah tanggung iurannya. Bahkan, satu miliar rupiah tergelontorkan khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan. “Ini untuk buruh, nelayan, serta pekerja rentan yang rawan terhadap kecelakaan,” jelasnya.
Porsi anggaran selanjutnya terarahkan pada pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan jembatan. Menurut Daeng Manye, infrastruktur tetap menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan daerah. “Dua porsi anggaran ini, BPJS dan infrastruktur, sudah capai 65 persen,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 15 persen anggaran untuk layanan dasar dan 1,7 persen untuk digitalisasi pelayanan publik. Ia optimistis, jika aspek dasar dapat tertangani dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kebijakan ini sudah proporsional sesuai kondisi fiskal dan tetap berpihak kepada masyarakat miskin ekstrem,” tutup Daeng Manye.
Komentar