Jakarta — 27 Mei 2025, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/5). Rapat ini digelar secara tertutup dan menjadi sorotan publik menyusul insiden ledakan yang terjadi di kawasan latihan militer di Kabupaten Garut, Jawa Barat, beberapa hari sebelumnya.
Insiden ledakan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar area latihan militer. Berdasarkan informasi awal, ledakan terjadi di kawasan yang kerap digunakan oleh TNI sebagai lokasi latihan tempur dan diduga berasal dari sisa bahan peledak yang belum diamankan dengan semestinya.
Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan menegaskan pentingnya akuntabilitas dari institusi militer.
“Komisi I meminta klarifikasi dan laporan lengkap dari Panglima TNI. Ini bukan hanya soal keamanan internal militer, tapi juga menyangkut keselamatan masyarakat sipil,”
— ujar Meutya.
Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan bahwa ledakan diduga kuat berasal dari munisi sisa latihan yang belum sempat dievakuasi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pihak TNI langsung menurunkan tim investigasi khusus dari Pusat Polisi Militer (Puspom TNI) dan Zeni untuk melakukan penyelidikan dan pembersihan lokasi.
“Langkah cepat sudah kami lakukan. Tim penjinak bom telah diterjunkan untuk menyisir seluruh area latihan guna memastikan tidak ada lagi bahan peledak yang membahayakan,”
— ungkap Jenderal Agus.
Lebih lanjut, Panglima TNI menyatakan bahwa prosedur standar operasional (SOP) pengamanan bahan peledak dan amunisi akan segera dievaluasi. Ia juga berjanji akan memperketat pengawasan dalam setiap tahapan latihan militer, terutama yang melibatkan munisi aktif.
Anggota Komisi I DPR dari berbagai fraksi menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi TNI dengan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar area latihan. Beberapa anggota dewan bahkan mempertanyakan apakah evaluasi rutin terhadap kawasan latihan sudah dijalankan secara konsisten.
Dalam rapat itu, Komisi I juga meminta TNI membuka ruang komunikasi dan pelaporan bagi warga yang merasa terdampak oleh aktivitas militer di wilayah mereka.
“Peran TNI bukan hanya menjaga pertahanan negara, tapi juga harus memastikan bahwa operasionalnya tidak mengganggu keselamatan warga sipil,”
— tegas anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta.
Sementara itu, pihak TNI belum merilis laporan resmi terkait jumlah korban atau kerusakan akibat ledakan. Namun, laporan sementara menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beberapa warga mengalami trauma psikologis, dan pihak TNI telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan dukungan dan pemulihan.
Komisi I DPR RI menutup rapat kerja dengan sejumlah rekomendasi kepada Panglima TNI, termasuk percepatan evaluasi SOP latihan militer, peningkatan transparansi informasi, dan pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan sipil atas aktivitas pertahanan di wilayah sipil.
Rapat ini menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan perlindungan warga sipil, terutama dalam konteks latihan militer yang menggunakan senjata dan bahan peledak aktif. <spl>
Komentar