Jeneponto — Menjelang aksi unjuk rasa bertema pembubaran DPR, sebanyak 110 personel TNI telah siap untuk menjaga sembilan objek vital di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi besar-besaran itu berlangsung pada Senin (1/9/2025) pukul 14.00 Wita, dengan titik kumpul massa di Belokallong sebelum longmarch menuju Mapolres dan DPRD Jeneponto.
Dandim 1425 Jeneponto, Letkol Inf Abdul Muthalib Tallasa, menegaskan bahwa pengamanan di lakukan untuk memastikan aksi berjalan tertib.
“Objek yang akan ada penjagaan antara lain Bulog, Kantor Pemda, PLTU Bosowa Punagayya, PLN Punagayya, DPRD, Rujab Bupati, Kejaksaan, Polres, hingga Kodim,” ujarnya.
Satu peleton berisi 30 prajurit siaga di Makodim, sementara 60 prajurit lainnya tersebar di sejumlah titik. Tambahan 20 personel dari Yonif 726 juga di perbantukan, masing-masing 10 orang di PLTU dan PLN.
Muthalib menekankan bahwa aksi massa harus kita hadapi dengan pendekatan humanis.
“Pengunjuk rasa bukan musuh, tugas kita hanya mengamankan agar mereka tertib,” ucapnya.
“Demo ini dari warga kita sendiri, mari hadapi dengan ikhlas dan kompak,” tambahnya.
Aksi DPR
Dukungan pengamanan juga datang dari Polres Jeneponto yang menurunkan 176 personel. Kabag Ops Polres Jeneponto, Kompol Husen, menjelaskan bahwa 76 personel di tempatkan di Mapolres, sementara sisanya tersebar mengamankan jalur aksi hingga DPRD. Personel lalu lintas ikut mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan.
Husen menegaskan bahwa penyampaian pendapat di jamin undang-undang, namun ada batas waktu.
“Penyampaian pendapat hanya boleh pukul 06.00 sampai 18.00 Wita. Kita dan massa aksi bukan musuh, kecuali mereka bertindak anarkis,” katanya.
Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Robi Sugara, menyebut aksi yang digelar Gerakan Rakyat Turatea Keramat (GERTAK) berlangsung selama lima hari, Senin hingga Jumat, 1–5 September 2025.
“Sekitar 500 massa akan hadir. Titik kumpul di Belokallong, titik aksi di Polres dan DPRD Jeneponto,” ungkap Robi.
Ia menambahkan bahwa massa membawa sejumlah tuntutan besar.
“Tuntutannya memang bubarkan DPR dan masuk juga pertanggungjawaban terkait ojol yang tabrak barracuda dan meninggal di Jakarta. Kita akan pertanyakan di Polres,” tegasnya.
Selain itu, massa juga menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diklaim melonjak hingga 400 persen.
“Kami ingin pertanyakan di DPRD soal pengkajian dan kalkulasinya, kenapa bisa naik 400 persen,” jelas Robi.
Menurutnya, surat pemberitahuan sudah dilayangkan ke Polres Jeneponto. Kasat Intel Polres Jeneponto, Iptu Suframono, membenarkan hal tersebut melalui pesan singkat.
“Siap, betul,” tulisnya.
Aksi ini diperkirakan akan berlangsung dengan eskalasi massa yang berubah-ubah selama lima hari ke depan.
Komentar