Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) semakin memperkuat upayanya dalam menekan angka kemiskinan dengan melakukan intervensi berbasis wilayah spesifik. Strategi ini dirancang agar penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel yang mengusung visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”, terdapat empat misi utama yang mendukung penurunan kemiskinan secara menyeluruh.
“Strategi penanggulangan kemiskinan kami jalankan melalui tiga pilar utama,” ujar Fatmawati di Makassar, Minggu (19/5).
Pilar pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta bantuan sosial berbasis data kesejahteraan dan pembangunan rumah layak huni. Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga juga menjadi fokus.
Pilar kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pelatihan kerja bagi generasi muda, serta akses permodalan usaha mikro dan pertanian berbasis teknologi.
Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi wilayah berbasis data spasial, penataan kawasan kumuh, daerah tertinggal, dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terisolasi.
Fatmawati menekankan pentingnya tata kelola yang terintegrasi dengan sinergi pusat-daerah, data akurat, dan pelibatan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program ini.
Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, Fatmawati menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi.
“Koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat kerja sama, serta menyusun strategi yang tajam dan berdampak langsung pada masyarakat miskin,” ujarnya.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Fatmawati menyoroti peran kelembagaan TKPK yang menyinergikan program dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ia juga mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan Sulsel berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Per September 2024, tingkat kemiskinan Sulsel tercatat 7,77 persen, turun 0,29 persen poin dari 8,06 persen pada Maret 2024. Secara absolut, penduduk miskin berkurang 24.700 jiwa menjadi 711.770 orang. Meski demikian, kemiskinan di perkotaan naik dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen, menunjukkan perlunya pendekatan wilayah lebih kontekstual.
Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Pangkep (12,41 persen), diikuti Jeneponto (11,82 persen) dan Luwu (11,7 persen). Daerah lain dalam sepuluh besar adalah Enrekang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.
Dengan pendekatan wilayah spesifik dan sinergi lintas sektor, Pemprov Sulsel optimis mampu mempercepat penurunan kemiskinan dan mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju serta berkarakter. <spl>
Komentar