Parepare – Pemerintah Kabupaten Pinrang memutuskan mengalihkan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp16 miliar ke sektor infrastruktur dan pendidikan. Keputusan ini muncul karena pemerintah pusat belum menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan program nasional tersebut, sehingga dana tidak bisa segera digunakan.
Sekretaris Daerah Pinrang, Andi Tjalo Kerrang, menjelaskan bahwa pemerintah daerah ingin menjaga agar dana tersebut tetap memberikan manfaat. Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan dan sarana pendidikan membutuhkan perhatian segera, sehingga anggaran dialihkan ke dua sektor itu. Menurutnya, langkah ini juga membantu menutup dampak pemotongan dana transfer pusat.
“Kalau untuk membantu daerah, dana itu cukup. Tapi tentu saja masyarakat masih berharap lebih besar,” ujar Andi Tjalo, pada Kamis (25/9).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Pemkab Pinrang memperkirakan pendapatan daerah turun Rp12,5 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp1,48 triliun. Penurunan paling besar terjadi pada pos transfer pusat yang menyusut hampir Rp15 miliar. Meski begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan kenaikan sebesar Rp2,2 miliar sehingga totalnya mencapai Rp237 miliar.
Di sisi belanja, Pemkab Pinrang memangkas anggaran Rp41,4 miliar sehingga total belanja daerah menjadi Rp1,5 triliun. Namun, belanja modal justru meningkat Rp12,2 miliar. Peningkatan ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat investasi pembangunan, meski belanja operasional dan belanja tak terduga mengalami penurunan.
Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, menekankan bahwa perubahan APBD menggambarkan upaya pemerintah daerah beradaptasi dengan kondisi keuangan yang dinamis. Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari penggunaan anggaran.
“APBD Perubahan ini menjadi bentuk penyesuaian dan komitmen kami untuk tetap mendorong pembangunan daerah melalui investasi infrastruktur,” kata Irwan Hamid.
Melalui strategi ini, Pemkab Pinrang berusaha menjaga keseimbangan fiskal sambil memastikan program prioritas tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan dana dari pusat.
Komentar