Sekda Parepare Walk Out saat Paripurna Gara-Gara Polemik Seragam SMA

Parepare – Rapat paripurna DPRD Parepare terkait laporan hasil Banggar APBD 2026 berubah panas setelah Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, meninggalkan ruang sidang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hamka memilih walk out karena DPRD menolak mengakomodasi usulan anggaran bantuan seragam bagi peserta didik tingkat SMA.

Hamka menyampaikan interupsi sebelum keluar dari ruang rapat. Ia menegaskan bahwa Pemkot Parepare tidak melanggar aturan ketika mengajukan program bantuan seragam SMA. “Program ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kami mengajukannya sebagai bantuan sosial, bukan sebagai pembiayaan operasional SMA,” ujar Hamka.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan SMA memang berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, Pemkot Parepare tetap membuka ruang bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu yang memiliki anak usia SMA. Menurutnya, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk barang kepada masyarakat.

“Permendagri membolehkan pemerintah daerah memberikan bantuan barang untuk meringankan beban ekonomi warga. Karena itu kami berharap DPRD mempertimbangkan kembali penolakan ini,” kata Hamka.

Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin, memberikan penjelasan berbeda. Ia menilai Pemkot belum menyiapkan regulasi pendukung terkait program tersebut. Menurutnya, DPRD tidak menolak program bantuan seragam, tetapi meminta Pemkot menghadirkan dasar hukum yang jelas sebelum mengusulkan anggarannya.

“Kami hanya meminta regulasinya. Siapkan perwali dan kerja sama dengan Pemprov Sulsel. Setelah itu kami bisa membahas anggarannya,” tegas Kaharuddin.

Ketegangan mencapai puncaknya ketika interupsi berlangsung bergantian. Situasi yang semakin panas membuat Hamka memilih keluar dari sidang. “Mohon maaf, kami meninggalkan ruangan ini,” ucapnya.