Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel) Fatmawati Rusdi menegaskan pentingnya perluasan digitalisasi keuangan hingga ke pelosok desa dan daerah terpencil sebagai upaya mewujudkan inklusi keuangan yang merata di seluruh wilayah provinsi.
Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, di Makassar pada Selasa (10/6). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan sinergi dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang menjadi strategi utama Pemprov Sulsel dalam mendorong akses keuangan inklusif.
“Kami ingin memastikan masyarakat desa bisa menikmati layanan keuangan yang aman dan modern, seperti pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” tegas Fatmawati.
Wagub menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan OJK, untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memastikan layanan keuangan menjangkau pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Sulsel.
Program TPAKD di Sulsel sendiri telah dinilai progresif dan menjadi rujukan nasional dalam penerapan inklusi keuangan berbasis lokal. Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel terus mendorong pemanfaatan teknologi keuangan digital seperti asuransi mikro dan pinjaman berbasis kelompok.
Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin, menambahkan bahwa TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antar-instansi di daerah dalam mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya inovasi berbasis kebutuhan lokal, termasuk pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian dan literasi keuangan syariah.
“Melalui semangat Sikoko, Sinergitas, Komitmen, dan Konsistensi, kami terus mendukung program-program inklusi keuangan yang berdampak langsung ke masyarakat. Penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti nyata komitmen Sulsel,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, OJK juga memaparkan kondisi sektor jasa keuangan Sulsel per Maret 2025. Total aset perbankan tercatat mencapai Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 6,55 persen menjadi Rp137,34 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 3,76 persen menjadi Rp165,78 triliun.
Secara rinci, kredit produktif menyumbang Rp83,39 triliun dan kredit konsumtif Rp76,89 triliun. Sektor pasar modal juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan 409.932 investor per Maret 2025, meningkat 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan nilai transaksi saham mencapai Rp6,09 triliun.
Data ini mencerminkan potensi besar Sulsel dalam mengembangkan layanan keuangan baik secara digital maupun konvensional. Pemprov Sulsel bersama OJK berkomitmen memperkuat sinergi guna membangun sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. <spl>
Komentar