Makassar — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin kembali menyuarakan isu netralitas kampus lewat postingan Instagram pada Jumat(12/12/2025). Mereka mengangkat tema “Netralitas Politik dalam Pendidikan Tinggi” sebagai ajakan menjaga kampus tetap fokus pada pengembangan akademik.
BEM FKM Unhas menyoroti subtema “Rektor Tidak Boleh Berpolitik” untuk menegaskan kembali pentingnya kampus yang bebas dari kepentingan politik praktis. Mereka menilai perguruan tinggi hanya berkembang secara sehat jika seluruh civitas akademika menjaga ruang akademik dari intervensi politik.
Penegasan BEM FKM Unhas Soal Politik Praktis di Kampus
Dalam unggahan itu, BEM FKM Unhas menulis bahwa regulasi pendidikan tinggi selalu menuntut kampus tetap steril dari intervensi politik praktis. Mereka menilai keterlibatan politik seorang rektor dapat mengganggu kebebasan akademik, merusak suasana ilmiah, hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap objektivitas kampus. Mereka juga menilai praktik tersebut bisa memicu konflik kepentingan, polarisasi internal, dan tekanan politik terhadap civitas akademika.
Alumni Universitas Hasanuddin, Syahrullah Sanusi S.Sos., M.Si., ikut merespons narasi tersebut. Ia menilai pengaruh politik dalam pemilihan rektor masih kuat di sejumlah perguruan tinggi.
“Politik praktis yang masuk ke pemilihan rektor membuat saya terus bertanya: kebebasan berpendapat di kampus itu realita atau retorika? UU No. 12 Tahun 2012 sudah menetapkan fungsi kampus sebagai pusat pengembangan ilmu serta agen perubahan sosial, bukan arena politik praktis,” ujarnya saat wawancara melalui telepon pada Sabtu (13/12/2025).
Syahrullah juga menilai salah satu calon rektor sudah menyeret kampus ke dalam kepentingan politik praktis. Ia menegaskan bahwa ruang akademik harus tetap objektif. “Para dekan dan rektor boleh saja berpolitik, tetapi mereka tidak boleh menyeret kampus ke dalamnya. Kampus harus tetap fokus pada proses belajar dan menjaga netralitas,” lanjutnya.
Ia kembali menekankan bahwa seluruh pihak harus menjaga kampus dari kepentingan politik praktis demi menjaga kualitas intelektualitas mahasiswa.
“Saya berharap semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat mencoreng Universitas Hasanuddin. Pemilihan rektor seharusnya menjadi momentum memilih pemimpin yang mampu memajukan kampus,” tutupnya.
Komentar