Makassar – Pemerintah Kota Makassar telah mendistribusikan Rompi RT/RW Makassar kepada ribuan Ketua RT dan RW terpilih. Pemerintah menyiapkan rompi tersebut untuk digunakan dalam pelantikan serentak yang akan berlangsung pada 29 Desember 2025.
Rompi RT/RW Makassar hadir dengan warna merah maroon yang mencolok. Di bagian kanan atas rompi, pemerintah mencantumkan logo Pemerintah Kota Makassar. Tepat di bawah logo, rompi memuat identitas kelurahan sesuai wilayah tugas masing-masing Ketua RT dan RW. Sementara itu, bagian kiri atas rompi menampilkan tulisan “Ketua RT” atau “Ketua RW”, serta dua saku di bagian bawah untuk menunjang aktivitas lapangan.
Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Andi Anshar, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk pengadaan Rompi RT/RW Makassar bagi 6.032 Ketua RT dan RW. Dengan jumlah tersebut, pemerintah menetapkan harga satuan rompi sekitar Rp198 ribu.
“Total anggaran pemilihan RT dan RW di BPM mencapai Rp2,3 miliar. Pemerintah mengalokasikan Rp700 juta untuk sosialisasi, Rp1,2 miliar untuk seragam termasuk Rompi RT/RW Makassar, dan sisanya untuk kegiatan edukasi,” ujar Andi Anshar, Kamis (18/12/2025).
Saat ini, BPM terus mematangkan persiapan pelantikan Ketua RT dan RW. Pemerintah Kota Makassar akan menggelar agenda tersebut di Lapangan Karebosi mulai pukul 06.00 Wita. Prosesi pelantikan akan mengikuti tata cara pelantikan pada umumnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akan memasangkan Rompi RT/RW Makassar secara simbolis kepada perwakilan Ketua RT dan RW. Para Ketua RT dan RW akan mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan rompi merah maroon sebagai atribut resmi.
“Para Ketua RT dan RW akan memakai kemeja putih, kemudian menggunakan Rompi RT/RW Makassar sebagai luarnya,” kata Andi Anshar.
Setelah pelantikan, setiap Ketua RT dan RW akan menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. BPM saat ini mempercepat penyusunan SK berdasarkan hasil pemilihan dan usulan dari tingkat kecamatan. Para Ketua RT dan RW terpilih akan langsung menjalankan masa bakti selama lima tahun.
Dengan pelantikan tersebut, para Penjabat Sementara (Pjs) RT dan RW tidak lagi menjalankan tugas. Pemerintah Kota Makassar langsung menyerahkan tanggung jawab kepada Ketua RT dan RW yang telah mengenakan Rompi RT/RW Makassar secara resmi.
“Setelah pelantikan, Pjs tidak lagi bertugas dan tanggung jawab langsung berpindah kepada RT dan RW terpilih,” tegas Andi Anshar.
Pengelolaan Sampah Jadi Indikator Kinerja
Selain penggunaan Rompi RT/RW Makassar, Pemerintah Kota Makassar juga menaruh perhatian besar pada kinerja Ketua RT dan RW dalam mengelola lingkungan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan sampah akan menjadi salah satu indikator penilaian utama.
Munafri meminta RT dan RW untuk lebih serius memilah serta mengolah sampah di wilayah masing-masing. Ia menilai penanganan sampah harus dimulai dari hulu, yaitu dari tingkat RT dan RW.
“RT dan RW harus menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang baik di lingkungannya. Pemerintah akan menjadikan hal ini sebagai indikator penilaian RT dan RW terbaik, sehingga mereka berpeluang mendapatkan penghargaan dan insentif tinggi,” ujar Munafri.
Pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan insentif besar bagi RT terbaik. Munafri memastikan minimal 20 RT terbaik akan menerima insentif sebesar Rp100 juta per RT setiap tahun. Ia menilai kebijakan tersebut jauh lebih efisien dibandingkan biaya besar yang harus pemerintah keluarkan jika persoalan sampah tidak ditangani sejak dari sumbernya.
Komentar