Palopo – Sebanyak 104 warga Kota Palopo, Sulawesi Selatan, tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo yang digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025. Hal ini terjadi karena mereka telah berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada pagi hari yang sama.
Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Romy Harminto, menjelaskan bahwa para calon jemaah haji tersebut meninggalkan Kota Palopo selepas salat Subuh, sementara proses pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai pukul 07.00 WITA. Akibatnya, mereka tidak dapat hadir di TPS dan dianggap sebagai pemilih yang tidak hadir.
“Benar, karena kan kami sudah data berapa calon jamaah haji dan ternyata sudah berangkat, jadi ya otomatis dia tidak memilih,” ujar Romy.
Romy menambahkan bahwa tidak ada pemisahan khusus surat suara untuk para jemaah haji tersebut.
“Jadi dia itu dianggap sama saja yang tidak hadir memilih nantinya statusnya. Kalau untuk pemisahan surat suara itu tidak ada, tetap kami gabungkan semuanya,” jelasnya.
PSU Pilkada Palopo dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon wali kota nomor urut 4, Trisal Tahir, karena ijazah pendidikan menengah atas yang tidak dapat dipastikan keasliannya. MK memerintahkan KPU Kota Palopo untuk melaksanakan PSU dengan membuka kesempatan bagi partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 4 untuk mengajukan calon baru tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir.
Dalam PSU ini, terdapat empat pasangan calon yang bertarung:
- Putri Dakka–Haidir Basir (nomor urut 1)
- Farid Kasim Judas–Nurhaenih (nomor urut 2)
- Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenri Karta (nomor urut 3)
- Naili Trisal–Akhmad Syarifuddin (nomor urut 4)
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada Kota Palopo berjalan dengan aman dan sesuai prosedur.
“Insyaallah all clear,” ujarnya setelah melakukan peninjauan TPS di Kota Palopo.
Meskipun 104 warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena berangkat haji, pelaksanaan PSU tetap berlangsung lancar dan kondusif. KPU dan Bawaslu memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. <spl>
Komentar