Makassar – Aliansi Mahasiswa Universitas Bosowa (Unibos), gelar aksi demonstrasi dengan mengangkat isu besar bertajuk “September Hitam” aksi ini berlangsung di Flyover Makassar, pada Senin (1/9/2025) . Dalam aksi tersebut, mereka menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mendesak pemerintah serta lembaga negara untuk segera mengambil langkah konkret.
Koordinator lapangan aksi, Fahmi Sofyan, menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa lahir dari hasil kajian dan konsolidasi bersama. “September Hitam kami jadikan momentum untuk mengingat kembali pentingnya penegakan HAM. Demokrasi tidak akan sehat jika negara terus mengabaikan hak asasi manusia,” tegasnya.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan, mulai dari tragedi kecelakaan ojek online di Jakarta hingga pelanggaran HAM di berbagai daerah, menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat. “Kami kecewa melihat penyepelean terhadap HAM. Itu sebabnya aksi ini membawa sejumlah tuntutan,” tambah Fahmi.
Dalam orasinya, mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak Komnas HAM RI menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM dan memberikan keadilan kepada korban. Kedua, mereka meminta partai politik menindak tegas anggota DPR yang merusak marwah kerakyatan. Ketiga, mereka mengecam pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal perintah “tembak di tempat” yang dianggap sebagai bentuk pembiaran pelanggaran HAM.
Keempat, mahasiswa menuntut Presiden Prabowo Subianto mengaudit instansi pemerintah yang tidak memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Kelima, mereka menekan DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat, serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Selain tuntutan, Fahmi juga menyampaikan harapan dari aksi ini. “Kami ingin membuka kesadaran pemerintah agar memberi solusi konkret. Jika masyarakat diberi ruang untuk berdialog langsung dengan penguasa, itu akan lebih sehat bagi demokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir dari gerakan mahasiswa. Jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan, mahasiswa akan mengevaluasi dan menyusun strategi lanjutan. “Gerakan ini akan terus berlanjut sampai pejabat membuka mata terhadap masalah bangsa,” pungkas mahasiswa angkatan 2021 itu.
Komentar