Parepare — Pemerintah Kota Parepare menghadapi tantangan besar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pemerintah pusat memangkas dana transfer sebesar Rp 101 miliar sehingga nilai APBD Parepare turun dari Rp 982 miliar menjadi sekitar Rp 800 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, menilai kondisi itu sebagai pukulan berat bagi keuangan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot siap menutup kekurangan anggaran dengan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). “Kami berfokus mengoptimalkan retribusi dan pajak melalui sistem pembayaran digital agar penerimaan lebih transparan dan tidak bocor,” ujar Hamka, pada Selasa (7/10).
Hamka menjelaskan, Pemkot akan menggali potensi PAD dari berbagai sektor, mulai dari pajak hotel, restoran, parkir, hingga pajak bangunan gedung. Pemerintah juga menata ulang sistem retribusi layanan publik supaya hasilnya bisa lebih signifikan bagi kas daerah.
Di sisi lain, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menyoroti dampak langsung pemangkasan dana pusat terhadap kemampuan fiskal daerah. Ia menyebut beban anggaran semakin berat karena Pemkot harus menyiapkan gaji untuk 2.152 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai sekitar Rp 100 miliar. “Sebelumnya pusat yang menanggung beban gaji itu, tapi tahun ini daerah harus menyiapkannya sendiri,” jelas Kaharuddin.
Selain menanggung gaji PPPK, pemerintah juga menambah alokasi sekitar Rp 4 miliar untuk program BPJS Kesehatan gratis. Walau masih menerima dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 32 miliar, Parepare tetap kehilangan sekitar Rp 180 miliar dari total anggaran sebelumnya.
Kaharuddin mengingatkan agar Pemkot lebih hemat dan selektif dalam menggunakan anggaran. Ia menekankan pentingnya memangkas kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta rapat yang tidak mendesak. “Gunakan dana untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kurangi acara seremonial, fokus pada pembangunan,” tegasnya.
Komentar