Jawa Barat – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan sementara program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. KPAI menilai program tersebut berpotensi melanggar hak anak dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
“Kami meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara program tersebut sampai ada kajian yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap anak-anak,”
— Ketua KPAI, Susanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).
KPAI menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam menangani siswa bermasalah, daripada pendekatan militeristik yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak.
“Anak-anak yang bermasalah perlu dibina dengan pendekatan yang mendidik dan membangun, bukan dengan cara-cara yang berpotensi menimbulkan trauma,”
— Susanto, Ketua KPAI.
Program pengiriman siswa ke barak militer ini sebelumnya diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya pembinaan terhadap siswa yang terlibat dalam tindakan indisipliner. Namun, KPAI menilai bahwa program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan tidak melanggar hak-hak anak.
KPAI juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak, serta mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. <spl>
Komentar