Soppeng – Pemerintah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, terus mengambil langkah progresif untuk mengatasi persoalan sampah. Fokus utamanya adalah membangun sistem pengelolaan yang ramah lingkungan dan menyeluruh. Pemerintah juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat serta penerapan teknologi modern, mulai dari hulu hingga hilir.
Wakil Bupati Soppeng, Selle Ks Dalle, mengikuti pertemuan nasional di Jakarta. Ia bertemu langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat memaparkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Data itu menunjukkan bahwa sepanjang 2023, Indonesia menghasilkan 56,63 juta ton sampah. Dari jumlah tersebut, hanya 39 persen yang berhasil terkelola. Sisanya, sekitar 61 persen, masih mencemari lingkungan.
Merespons kondisi tersebut, Selle menyatakan bahwa Pemkab Soppeng siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat. Saat ini, pihaknya tengah menyusun desain pengelolaan sampah berbasis teknologi. Sistem ini akan mencakup semua lini, mulai dari rumah tangga hingga ke fasilitas pengolahan terpadu.
“Penting ada penghargaan seperti Adipura, apalagi kalau bisa sampai Adipura Kencana. Tapi yang lebih penting adalah membuat desain pengolahan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Harus berbasis teknologi ramah lingkungan. Yang paling utama adalah membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan memilih sampah sejak dari rumah,” tegas Selle, Selasa (5/8).
Soppeng Perkuat Infrastruktur dan Jaringan Bank Sampah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng, Aryadin, juga menyampaikan pandangannya. Ia menjelaskan bahwa target pengelolaan sampah Soppeng mengacu pada RPJMN 2025–2029. Dalam target itu, sampah diharapkan bisa terkelola 100 persen pada tahun 2029. Caranya dengan memperkuat peran bank sampah, rumah kompos, dan rumah maggot.
Saat ini, Soppeng sudah memiliki lima unit TPS3R. Jaringan bank sampah juga tersebar di desa, sekolah, dan kantor-kantor. Namun, Aryadin mengakui bahwa pengelolaannya masih belum maksimal.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti RDF (Refuse Derived Fuel) dan WTE (Waste to Energy). Kedua teknologi ini dapat mengubah sampah menjadi energi, baik listrik maupun panas. Meski efisien, teknologi ini membutuhkan investasi yang besar.
“Kalau ingin capai target nasional, kita harus pakai teknologi tinggi. Biayanya memang mahal, tapi bisa menangani 75 persen sampah dengan baik. Karena itu, kita perlu dukungan investor dan juru lobi untuk menjembatani akses anggaran dari pusat,” jelas Aryadin.
Kabupaten Soppeng kini menapaki jalan transformasi pengelolaan sampah modern. Pemerintah daerah berharap, masyarakat juga ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.
Komentar